2017, Pemerintah Bangun 12.760 Unit Rumah Susun di Indonesia

Rusun tersebut diperuntukkan untuk MBR, pekerja/buruh industri, PNS, anggota TNI/Polri, mahasiswa, dan para santri pondok pesantren.

rumah-susun-apartemen-rumahhokie-by-anto-erawan-xiaomi-dok
Proyek apartemen di Jakarta (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) berencana membangun 12.760 unit rumah susun (rusun) di Indonesia pada 2017.

Rusun tersebut nantinya diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja/buruh industri, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri, mahasiswa dan para santri pondok pesantren.

Hal ini diutarakan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin saat memberikan penjelasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Untuk membangun rusun tersebut, tutur Syarif, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR telah menganggarkan dana sebesar Rp4,754 triliun atau 51,71% dari total pagu anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan pada Tahun Anggaran (TA) 2017 mendatang.

“Kami harap dengan pembangunan rusun ini, pemerintah bisa menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” papar Syarif.

Salah satu lokasi pembangunan hunian vertikal untuk MBR yang kini sedang didorong oleh Kementerian PUPR adalah rusun di Kemayoran, Jakarta. Setelah rusun di Kemayoran tersebut selesai dibangun, akan dimanfaatkan sementara sebagai Wisma Atlet untuk Asian Games 2018.

“Rusun di Kemayoran nantinya termasuk rusun dengan tingkat tinggi, mulai 18 lantai, 24 lantai, dan 32 lantai, dengan jumlah mencapai 7.426 unit,” katanya.

Sementara itu, rusun untuk mengatasi kawasan kumuh ditargetkan sebanyak 3.050 unit, untuk buruh industri 222 unit, PNS 706 unit, TNI 510 unit, Polri 322 unit, mahasiswa 224 unit, dan untuk santri pondok pesantren sebanyak 300 unit.

“Persentase penerima manfaat rumah susun tersebut sesuai dengan arahan Bappenas guna menyelesaikan backlog perumahan di Indonesia,” jelasnya.

Anto Erawan

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda