2024, Kementerian ATR/BPN Ditargetkan Jadi Lembaga Berstandar Dunia

Kementerian ATR/BPN juga memiliki target untuk menjadi pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi dengan inovasi dan kolaborasi.

himawan-arief-sugoto-sekjen-atr-bpn-rumahhokie-dok
Himawan Arief Sugoto, Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (Foto: dok. Kementerian ATR/BPN)

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki visi besar menjadi lembaga pengelola penataan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia di tahun 2024.

ATR/BPN memiliki beberapa target yang harus diselesaikan dalam rentang 2020 – 2024. Salah satunya, mewujudkan arah kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan kinerja Program Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020.

Baca Juga: Banjir Besar Melanda, Layakkah Penghapusan IMB dan Amdal?

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengatakan, salah satu target Kementerian ATR/BPN hingga 2024 adalah mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia.

“Oleh sebab itu, dari Rakertas tahun lalu saya sudah meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk melakukan penyelesaian dalam satu wilayah berapa bidang tanah sampai konkret,” ucap Himawan Arief Sugoto dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN.

Dorong Omnibus Law
Himawan menuturkan, Pemerintah perlu mewujudkan RDTR di seluruh wilayah untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang serta mempermudah investasi.

“Karena saat ini masih sering adanya halangan berinvestasi terkait masalah perizinan atau pengadaan tanah, maka itu kenapa Pemerintah sedang mendorong UU Omnibus Law, dan hanya Omnibus Law yang mampu menggantikan UU yang menghambat dalam investasi. Kalau semua peta bidang tanah ini sudah terdaftar, RDTR bisa dipercepat dan investasi tidak terhambat,” terangnya seperti dinukil dari siaran pers ATR/BPN.

Baca Juga: ATR/BPN Akan Jadi Pengelola Big Data Pertanahan dan Tata Ruang di Indonesia

Tema yang diangkat pada Rakernas kali ini juga sejalan dengan target Kementerian ATR/BPN yang harus dicapai hingga tahun 2025 yaitu mewujudkan kantor layanan modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata tuang secara elektronik.

“Saya sangat mengapresiasi teman-teman terkait layanan elektronik walaupun angkanya masih sangat kecil, ini akan diberlakukan dan sedang disusun. Kalau saat ini masih dua sistem, kita akan berlakukan tahun ini, minimal pada semester akhir hanya melayani layanan elektronik,” kata Himawan Arief Sugoto.

PTSL Adalah Kunci
Masih berkaitan dengan teknologi, Kementerian ATR/BPN juga memiliki target untuk menjadi pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi dengan inovasi dan kolaborasi.

“Proses kita dalam rangka digitalisasi guna mewujudkan kantor yang modern, kuncinya ada pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini yang harus dikerjakan dengan baik. Karena di tahun 2021 nanti roadmap PTSL sudah harus naik kelas, kita masuk dalam basis elektronik. Dan kita harapkan pada tahun 2023 regulasi terkait elektronik sudah berlaku dan dapat diterapkan, sehingga pada tahun 2024 kita bisa unggul di Asean,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga: RUU Pertanahan dan Redistribusi Melalui Lembaga Bank Tanah

Lebih lanjut dia mengatakan, PTSL wajib dilaksanakan dan tervalidasi secara elektronik, mungkin sistemnya ke depan akan diatur, jadi tidak ada dua sistem lagi. Setelah selesai dokumennya tinggal di-rating saja, jadi hanya melakukan sistem elektronik. Kemudian, untuk data di kantor kita juga sangat susah untuk mencarinya, nanti akan dijadikan satu agar memudahkan kita untuk mencari data, untuk kebutuhan riset, dan lain-lain.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda