27.283 Rumah Dapat Bantuan PSU Rp6,2 Juta dari Pemerintah

Ke depan, PSU juga berupa ruang terbuka non hijau, seperti lahan parkir dan lapangan olahraga, air minum, penerangan jalan umum dan pengelolaan sampah.

kavling-perumahan-subsidi-sederhana-menengah-drone-rumahhokie-dok
Foto: Dok. RumahHokie.com

RumahHokie.com (Mataram) – Selama 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Rumah Umum dan Komersial (RUK) Ditjen Penyediaan Perumahan telah menyalurkan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk 27.283 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah  (MBR) di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini dilakukan untuk mendorong terlaksananya pembangunan rumah subsidi dalam Program Sejuta Rumah.

“Pencapaian target bantuan PSU untuk 27.283 unit rumah telah terealisasi hampir 100% di wilayah Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara,” ungkap Kepala Subdit Bantuan Rumah Umum, Kukuh Firmanto dalam acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas Untuk Perumahan Umum di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Dalam siaran pers yang diterima RumahHokie.com, dia menambahkan, pihaknya berusaha menambah komponen PSU tidak hanya jalan lingkungan, namun juga berupa ruang terbuka non hijau seperti lahan parkir dan lapangan olahraga, air minum, penerangan jalan umum dan tempat pengelolaan sampah terpadu.

Bantuan PSU Rp6,2 juta per unit rumah tersebut diharapkan dapat merangsang peran serta pelaku pembangunan dalam penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat subsidi dari pemerintah.

“Selain itu kami juga berharap dapat meningkatkan kualitas lingkungan perumahan masyarakat menjadi lebih nyaman untuk ditinggali,”  terangnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas Untuk Perumahan Umum, Yogi Hendrasworo menambahkan, pelaksanaan bantuan PSU yang telah berjalan tidak sedikit menhadapi kendala di lapangan.

Oleh karena itu, imbuhnya, monitoring terhadap pelaksanaan bantuan PSU dipandang perlu, agar setiap pelaksanaan dapat terjaring dan terpetakan dengan baik.

Yogi mengatakan, hal ini sesuai dengan Permen PUPR Nomor 38/PRT/M/2015 Pasal 24 Ayat 4 yang menyatakan bahwa Direktorat Rumah Umum dan Komersial melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberian Bantuan PSU.

“Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan PSU perlu dilakukan oleh berbagai pihak baik Kementerian PUPR, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Bantuan PSU untuk perumahan umum,” pungkasnya.

Anto Erawan

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda