8 Poin Penting RUU Pertanahan: Menuju Single Land Administration

RUU Pertanahan dibuat untuk menggantikan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang dinilai membutuhkan penyesuaian untuk mengakomodasi kondisi, kebutuhan, dan dinamika masyarakat yang sudah banyak berubah.

RUU-Pertanahan-tanah-perkebunan-kebun-setu-bekasi-cileungsi-ochol-anto-erawan-rumahhokie-dok
Tanah perkebunan (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Pemerintah bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan.

Menjadi prioritas, Pemerintah dan DPR RI bahan telah mengagendakannya melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ditargetkan, RUU Pertanahan akan rampung sebelum masa bakti DPR 2014 – 2019 berakhir pada September tahun ini.

Baca Juga: Ganti UU Pokok Agraria, RUU Pertanahan Ditargetkan Selesai Tahun Ini

RUU Pertanahan dibuat untuk menggantikan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang dinilai membutuhkan penyesuaian untuk mengakomodasi kondisi, kebutuhan, dan dinamika masyarakat yang sudah banyak berubah.

UUPA harus dilengkapi dengan peraturan yang lebih khusus atau spesifik mengenai perkembangan pertanahan saat ini. Tujuannya, agar tercipta keseimbangan tata guna tanah sehingga dapat dinikmati dengan baik dan optimal oleh masyarakat maupun negara.

Baca Juga: Penyelesaian RUU Pertanahan Jadi Prioritas Komisi II DPR

Ketua Panita Kerja (Panja) RUU Pertanahan, Herman Khaeron mengatakan, perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini menuntut hadirnya undang-undang lebih spesialis yang mengatur tentang pertanahan.

“Dengan demikian, RUU Pertanahan harus segera dituntaskan, karena banyak pertanyaan terkait permasalahan pertanahan yang harus dijawab,” tutur Herman Khaeron saat menghadiri acara Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (10/7/2019).

Delapan Poin
Pada kesempatan yang sama Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan, dengan tantangan Pemerintah saat ini diperlukan Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang bisa menjawab permasalahan pertanahan dan tata ruang ke depan.

Baca Juga: RUU Pertanahan Diharapkan Jadi Solusi Ketimpangan Ekonomi

Setidaknya, ada beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan dalam RUU Pertanahan untuk menjawab perkembangan zaman:

  1. Pengaturan Hak Atas Tanah untuk Keadilan dan Kemakmuran.
  2. Pendaftaran Tanah Menuju Single Land Administration System dan Sistem Positif.
  3. Modernisasi Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Menuju Era Digital.
  4. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan.
  5. Percepatan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.
  6. Kebijakan Fiskal Pertanahan dan Tata Ruang.
  7. Kewenangan Pengelolaan Kawasan oleh Kementerian/Lembaga Sesuai Tugas dan Fungsinya.
  8. Penghapusan Hak-Hak Atas Tanah yang Bersifat Kolonial (Hak Barat).

Menurut Sofyan, salah satu substansi yang diatur dalam RUU Pertanahan yaitu terciptanya Pendaftaran Tanah Menuju Single Land Administration dan Sistem Positif.

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Lakukan Digitalisasi Arsip Pertanahan

“Hal ini penting untuk diatur karena selama ini objek pendaftaran tanah yang dilakukan tidak meliputi kawasan hutan, pesisir, pulau-pulau kecil, waduk, pertambangan, cagar alam, situs purbakala, kawasan lindung dan konservasi, serta wilayah strategis pertahanan sehingga pemetaan yang dilaksanakan tidak terintegrasi dalam satu sistem informasi pertanahan,” jelasnya dalam siaran pers yang dirilis Kementerian ATR/BPN.

Dengan adanya sistem informasi pertanahan yang terintegrasi akan memudahkan pengambil keputusan, pembuat kebijakan, pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda