Amran Nukman: Regulasi Pemerintah Pengaruhi Prospek Properti Tanah Air

Ketua DPD REI DKI Jakarta ini mengakui, beberapa pengembang terlihat kurang optimistis memandang dunia real estat Tanah Air di 2020.

amran-nukman-ketua-dpd-rei-dki-jakarta-andy-rumahhokie-dok
Amran Nukman, Ketua DPD REI DKI Jakarta (Foto: Andy Widhyatama - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Pasar properti Tanah Air dinilai belum juga membaik. Padahal, ajang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) telah usai dan kabinet baru telah terbentuk. Menjawab hal tersebut, Amran Nukman, Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta mengatakan, Pemilu memang sering jadi kambing hitam melemahnya bisnis properti.

Akan tetapi, Pemilu merupakan ajang rutin yang akan dilaksanakan lima tahun lagi. Jadi, dalam periode itu masih ada waktu bagi developer untuk berkembang.

Baca Juga: Pasar Properti Indonesia Diprediksi Semakin Menjanjikan Pasca Pemilu

“Ternyata di dunia properti, tidak hanya ada satu faktor yang memengaruhi. Ada beberapa faktor lain, yaitu perolehan lahan, perizinan, daya beli masyarakat, dan sebagainya,” kata Amran Nukman kepada RumahHokie.com.

Dia menilai, prospek properti di 2020 bisa dilihat dari dua sisi: optimis dan pesimis. Amran mengakui, beberapa pengembang memang terlihat kurang optimistis memandang dunia real estat Tanah Air di 2020. Untuk itu, dia mengatakan, sebaiknya pengembang melihat prospek mana yang paling bisa diserap pasar di 2020.

Baca Juga: Survei: Pengembang REI DKI Jakarta Optimistis Tahun Ini Properti Lebih Baik

“Pemerintah memiliki program rumah subsidi. Pengembang bisa saja mengambil segmen rumah subsidi yang sudah ditetapkan harganya, bunganya, konsumennya, tenor, dan cara bayarnya,” katanya.

Kalau pengembang mengikuti program ini, maka mereka harus menyiapkan lahan yang cukup, napas yang panjang, dan harapan yang tidak terlalu tinggi dari sisi margin keuntungan.

“Pada dasarnya, developer ini memang institusi bisnis. Jadi hitung-hitungan bisnis tetap menjadi dasar. Kalau tidak menguntungkan, ya tidak menarik,” tukasnya.

Peran Vital Pemerintah
Amran memaparkan, pemerintah, di sisi lain, memiliki tugas untuk menciptakan iklim usaha 2020 menjadi business friendly. Pasalnya, pemerintah tidak boleh berbisnis, tetapi pemerintah bisa berperan dengan mengeluarkan kebijakan yang ramah bisnis, antara lain kemudahan dan percepatan perizinan. Sudah jadi rahasia umum, lanjutnya, mengurus perizinan memakan waktu yang lama bisa lebih dari setahun.

“Dari sisi pembiayaan, kita lihat bunga masih tinggi untuk hitungan pengembangan. Mungkin yang punya uang bisa menyimpan di bank dengan margin yang tinggi, tetapi untuk sektor usaha, diperlukan bunga yang tidak terlalu tinggi. Jadi dari sisi pembiayaan pemerintah seharusnya bisa mendorong pembiayaan dengan biaya (bunga) yang lebih rendah,” urainya.

Baca Juga: REI DKI Jakarta: Perizinan Melalui Online Akan Mudahkan Pengembang

Sementara itu dari sisi perpajakan, Amran berharap pemerintah tidak mengeluarkan isu-isu yang kontraproduktif. Misalnya, laba ditahan (retained earnings) akan dikenakan pajak. Padahal laba ditahan digunakan pengembang untuk investasi di kemudian hari. Pada saat bisnis properti sedang turun, pengembang juga butuh dana untuk menggaji karyawan dan me-maintain seluruh unit pengembangan.

“Developer sebagai unit usaha sudah berbulat tekad berbisnis properti, jadi mari bersama-sama kita ciptakan iklim yang ramah bisnis,” katanya.

Problem Rumah Susun
Terkait dengan pembangunan rumah susun, Amran mengakui pengembang mengalami hambatan. Menurutnya, pembangunan rusun bisa memakan waktu dua tahun. Tak hanya harga, ukuran unit pun diatur sehingga tidak menarik buat pengembang.

Dia menegaskan, kewajiban merumahkan rakyat itu tugas pemerintah. Pihak swasta hanya diimbau untuk berperan serta. Swasta akan berminat bila daya tarik secara bisnis.

Baca Juga: Perhimpunan Penghuni Anggap Peraturan Pengelolaan Rusun Tak Tepat Secara Substansi

“Bagaimana membuatnya menarik? Tentu harus ada margin bisnis di sana. Kalau perizinan lama, margin hampir nggak ada, aturannya terlalu memojokkan, maka pengembang swasta enggan masuk ke situ,” katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, problem rumah susun tak hanya muncul saat pembangunan, tetapi juga saat rumah susun dihuni dan problem ini akan berlangsung bertahun-tahun ke depan.

Pengembang tahu bahwa aturan pemerintah mengenai pengelolaan rusun cukup memberatkan. Contoh, ada hak dan kewajiban. Haknya adalah penghuni bisa menikmati semua fasilitas bersama di sana. Ada juga hak bersuara dalam kepengurusan, biaya pengelolaan, yang semua sudah difasilitasi aturan pemerintah.

Baca Juga: Apa Sebab Pengembang Enggan Membangun Rusunami?

Namun, imbuh Amran, di sisi kewajiban ada hal yang kurang fair. Misalnya, satu orang satu hak suara. Padahal satu orang bisa memiliki beberapa unit. misalnya satu apartemen berisi 1.000 unit dan baru terjual 300 unit. Nah, berarti yang 700 masih milik developer.

“Kalau menganut azas satu nama satu suara, bisa membuat yang memiliki 700 unit itu kalah suara dengan yang punya 300 unit. Menurut kami aturan itu tidak fair. Yang adil, hak suara berbanding lurus dengan kepemilikan,” jelasnya.

Suku Bunga KPR
Menyoal bunga KPR (Kredit Pemilikan Rumah), yang kerap menjadi hambatan, Amran berkomentar, memang bunga KPR masih terlihat lebih tinggi dibanding suku bunga acuan yang hanya 5%.

Dia mengakui, memang jarang sekali konsumen membeli properti dengan hard cash. Tetapi karena mereka punya pendapatan yang tetap—baik sektor formal maupun non formal—maka mereka bisa mencicil.

Baca Juga: DPD REI DKI Jakarta Siapkan Blue Print Perumahan 2017 – 2022

Dilihat dari perhitungan bisnis pembiayaan, membayar dengan cara mencicil pasti akan dikenakan bunga, dan bunga ini yang pasti menjadi isu.

“Itu sebenarnya hukum pasar sederhana. Bila suku bunga tinggi, minat orang mengambil kredit rendah, begitu juga sebaliknya,” katanya.

Baca Juga: Digelar November, Indonesia Properti Expo 2019 Bidik Transaksi Rp5 Triliun

Di sektor rumah subsidi, pemerintah sudah mantap menetapkan bunga cuma 5%. Kalau bisa dilakukan kepada semua sektor real estat tentu akan lebih bagus, tetapi ini harus ada pengorbanan dari pemerintah.

“Hal ini tidak bisa dilimpahkan kepada swasta. Bila beban dialihkan kepada swasta, misalnya subsidi selisih bunga, hitungannya bisa tidak masuk, dan swasta akhirnya tidak mau masuk ke situ,” pungkasnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda