Anies Baswedan Tawarkan Solusi Masalah Perumahan di Jakarta

Di Jakarta, sekitar 1,3 juta rumah tangga belum memiliki rumah. Jakarta juga tercatat sebagai provinsi kedua dengan backlog perumahan terbesar di Indonesia.

Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Ketersediaan rumah layak huni merupakan salah satu komponen esensial yang bisa mewujudkan kebahagiaan warga. Pasalnya, rumah adalah tempat awal pembentukan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkarakter.

“Ketika kita mengatakan maju kotanya dan bahagia warganya, maka sebenarnya secara eksplisit bukan hanya benda mati yang dipikirkan, tetapi juga manusianya. Karena perumahan ini adalah salah satu komponen esensial agar warga bahagia,” kata Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kepada sejumlah pewarta dalam diskusi bertajuk “Mengatasi Besarnya Kekurangan Hunian”, Kamis (5/1/2017) lalu.

Dia mencontohkan, di kawasan Cakung banyak warga korban penggusuran yang tinggal di bawah kolong jalan tol tanpa ada surat perintah, tanpa pemberitahuan, dan semua prosedur dilanggar.

“Warga-warga itu memang bisa tetap bertahan hidup, namun komponen kebahagiaanya mengalami penurunan yang luar biasa,” katanya.

Beberapa Masalah Perumahan di Jakarta
Berdasarkan data yang dihimpun tim sukses Anies Baswedan-Sandiaga Uno, saat ini di Jakarta ada sekitar 1,3 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah.

DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi kedua dengan backlog perumahan terbesar di Indonesia, merujuk riset Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014.

Kondisi ini, jelasnya, dipicu kenaikan harga lahan di Ibukota yang sangat tinggi (mencapai 16% per tahun), sementara upah riil pekerja tumbuh di bawah 10%. Akibatnya harga rumah di Jakarta tidak lagi terjangkau, sehingga kelas menengah bawah harus pasrah tinggal di pinggiran Jakarta.

“Kita menyaksikan di sini ada persoalan supply and demand yang harus diselesaikan secara struktural. Efeknya mobilitas warga yang bekerja di Jakarta namun tinggal di suburban tanpa ada solusi transportasi jelas menjadi masalah sendiri. Mereka banyak menghabiskan waktu di jalanan,” tutur Anies.

Dia ingin biaya transportasi warga yang sekarang mencapai 30% dari pendapatan keluarga menengah bawah, harus bisa ditekan menjadi maksimal 15%. Caranya dengan melakukan rerouting angkutan umum, supaya melayani permukiman seluruh warga, atau ditambah dengan rute-rute baru.

Urban Renewal
Pihaknya, ujar Anies, melihat isu besar permukiman di Jakarta ada pada dua hal, yakni penataan dan penyediaan. Untuk penataan, pasangan Anies-Sandi akan mengedepankan pola peremajaan kota (urban renewal) yang disesuaikan dengan karakter permukiman di Jakarta baik yang modern maupun kampung.

“Salah satunya dengan mengekplorasi dan melanjutkan kembali program MH Thamrin Plus yang mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar, serta merealisasikan kampong deret dengan aktif melibatkan warga mulai dari perencanaan hingga pengelolaan,” urainya.

Anies menginginkan penataan dikerjakan bukan hanya oleh aparat pemprov dan kontraktor pemenang tender, namun masyarakat juga ikut terlibat secara gotong rotong. Pola penataan ruang juga disesuaikan dengan wilayah tersebut dan kebutuhan warga setempat.

KPR Berbasis Tabungan
Selain penataan kampung, program lain yang akan dilakukan pasangan Anies-Sandi adalah menghapus uang muka (down payment) kredit pemilikan rumah (KPR) melalui kredit rumah berbasis tabungan.

Bank DKI akan diminta mengganti syarat pembayaran DP yang saat ini sebesar 30% dari harga rumah, dengan jumlah sebesar di tabungan calon konsumen.

Skema lain adalah sewa jangka panjang. Intinya harus ada jaminan orang tinggal di suatu tempat dalam waktu yang cukup panjang, berkisar 25 tahun.

Anies juga berencana merevisi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 tahun 2014 terkait investasi rumah susun. Dia menilai, perlu ada deregulasi dalam investasi rumah susun serta peran aktif pemerintah untuk membangun rumah susun, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk mengendalikan harga tanah di Jakarta, Anies menuturkan, pemerintah melalui BUMD akan mendata secara administratif kegiatan jual-beli tanah yang akuntabel dalam bentuk bank tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan hunian MBR.

Anto Erawan

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda