Apa Sebab Pengembang Enggan Membangun Rusunami?

Sejak delapan tahun terakhir, tak ada lagi pembangunan proyek Rusunami di Tanah Air. Pengembang terlihat enggan menggarapnya. Apa sebabnya?

journalist-gathering-forwapera-synthesis-rumahhokie-anto-erawan-dok
Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com

RumahHokie.com (Bogor) – Pembangunan rumah rakyat di Tanah Air masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini sangat masuk akal, karena Jawa merupakan pulau paling padat dengan populasi 500 – 1.000 jiwa per kilometer persegi.

Hal tersebut diungkapkan Budi Yanto Lusli, CEO Synthesis Development dalam acara Journalist Gathering bertajuk “Peran Pemerintah dan Stakeholder dalam memenuhi Kebutuhan Rumah Rakyat” yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), Rabu (26/4/2017).

Dengan makin berkurangnya lahan, imbuhnya, sementara penduduk makin padat, diperlukan hunian vertikal yang mampu menampung lebih banyak orang.

“Jika lahan seluas satu hektar hanya bisa dijadikan 100 unit rumah tapak, maka dengan luas lahan yang sama bisa membangun 1.000 unit rumah susun,” jelasnya.

Kendala Pembangunan Rusunami
Meski rumah susun sangat diperlukan—terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)—namun menurut Budi belum ada lagi pembangunan Rusunami (rumah susun sederhana milik) setidaknya sejak delapan tahun terakhir.

“Beberapa hambatan menyebabkan pengembang swasta enggan membangun Rusunami,” ungkap Budi.

Kendala pertama, jelas Budi, adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Rusunami sebesar 10% tidak ditanggung pemerintah, seperti rumah tapak sederhana.

“Dengan PPN yang ditanggung developer, maka biaya membangun Rusunami lebih mahal 10% dari harga normal,” tuturnya.

Kedua, harga Rusunami tidak diperbarui tiap tahun, seperti rumah tapak sederhana yang harganya setiap tahun naik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Padahal, jelas Budi, biaya membangun Rusunami lebih lama dibanding rumah tapak. Rumah tapak hanya sekitar empat bulan, sementara rumah susun bisa memakan waktu dua tahun.

“Karena membangun Rusunami lebih lama, sebaiknya interest during construction (IDC) diperhitungkan. Jadi, bila developer yang menanggung biaya IDC ini, tak akan kuat,” tukasnya.

Hambatan ketiga, akad kredit Rusunami baru bisa dilakukan setelah serah terima unit, yakni sekitar dua tahun. Artinya selama itu tak ada pemasukan untuk pengembang.

Lebih lanjut, Budi Yanto memaparkan, lahan parkir Rusunami juga menjadi kendala. Di satu sisi, Rusunami dianjurkan tidak memiliki lahan parkir luas, karena MBR yang menjadi sasaran umumnya menggunakan kendaraan umum, atau setidaknya sepeda motor.

“Di sisi lain, hunian vertikal—termasuk Rusunami—wajib menyediakan ruang parkir dengan perbandingan 1:5 di Tangerang, sementara di Jakarta rasionya 1:10,” jelasnya.

Uang muka juga menjadi persoalan berikutnya. Jika rumah tapak sederhana bisa mendapatkan bantuan uang muka dari Bapertarum dan BPJS, maka Rusunami tak mendapatkan fasilitas tersebut.

“Kemudian untuk suku bunga hunian subsidi sebaiknya diturunkan, sehingga banyak yang tertarik membeli Rusunami,” pungkas Budi.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda