Apa Syarat Pekerja Informal Dapat Fasilitas KPR?

Para pekerja informal, seperti petani, nelayan, pedagang, dan buruh harian, akan mendapat kesempatan untuk menerima kucuran dana KPR.

rumah-subsidi-sederhana-MBR-Cileungsi-rumahhokie-by-anto-erawan-dok
Rumah subsidi (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Para pekerja informal, seperti petani, nelayan, pedagang, dan buruh harian, bakal mendapat kesempatan untuk menerima kucuran dana KPR (kredit pemilikan rumah).

Pasalnya, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) tengah menyiapkan skema Bantuan Pembiayaan Berdasarkan Tabungan untuk pekerja informal berbentuk kredit mikro.

Alasan dipilihnya tabungan sebagai sarana subsidi, lantaran selama ini perbankan kesulitan mengetahui penghasilan para pekerja informal yang penghasilannya tidak tetap dan tak memiliki slip gaji.

Baca: Cara Cerdas Agar Pengajuan KPR Disetujui Bank

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus menjelaskan, melalui skema bantuan pembiayaan berdasarkan tabungan ini, para pekerja informal terlebih dahulu diharuskan menabung selama enam bulan hingga 12 bulan.

“Sesudah menabung dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah, para pekerja informal berhak mendapatkan bantuan pembiayaan untuk perumahan,” jelas Maurin dalam siaran pers yang dirilis KemenPUPR.

Dia menuturkan, bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah sebesar 20%, yakni berupa uang muka (DP) untuk perumahan. Sementara, sisanya dibayar oleh para pekerja informal dengan suku bunga komersial.

Bantuan yang diberikan pemerintah tersebut tidak perlu dikembalikan, karena merupakan dana hibah.

“Untuk Skema bantuan pembiayaan berdasarkan tabungan ini, akan dimasukan juga sistem asuransi. Jadi nantinya ada penjamin kredit,” ungkap Maurin.

Menurut rencana, jelasnya, skema bantuan pembiayaan berdasarkan tabungan yang menyasar pekerja informal ini, akan dilaksanakan pada 2017 mendatang di beberapa wilayah sebagai pilot project, seperti Solo, Palembang, Banyuwangi, dan beberapa daerah lain.

Di tahap awal, pemerintah akan memberi bantuan untuk 5.000 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk tiga tahun. Pada 2019 jumlahnya akan berlipat menjadi 40 ribu unit rumah.

Skema Bantuan Pembiayaan Berdasarkan Tabungan ini, menurutnya, menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu pekerja informal mendapatkan rumah.

“Realisasi bantuan pembiayaan perumahan untuk pekerja informal mendekati nol. Oleh karena itu, kami sebagai pemerintah akan selalu berupaya mencari skema baru untuk membantu pekerja informal memiliki rumah layak huni,” tutup Maurin.

Anto Erawan

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda