Apartemen TOD Terlalu Mahal, Komitmen BUMN Dipertaruhkan

Semakin mahalnya apartemen yang mengusung konsep TOD (transit oriented development), maka tujuan untuk mengurangi backlog semakin menjauh.

ali tranghanda - IPW - by - anto erawan - rumahhokie - dok2
Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch (ilustrasi: Anto Erawan - RumahHokie.com)

Oleh: Ali Tranghanda

RumahHokie.com (Jakarta) – Saat ini, transformasi kota Jakarta sedang terjadi sangat cepat. Perubahan perilaku masyarakat perkotaan semakin dinamis ditengah isu kemacetan dan jarak tempuh masyarakat komuter yang saat ini masih bekerja di Jakarta.

Tingkat kemacetan yang tinggi, membuat waktu tempuh semakin lama bagi masyarakat yang tinggal di daerah penyangga Jakarta. Karenanya kebutuhan jenis properti yang terintegrasi dengan transit oriented development (TOD) menjadi salah satu alternatif hunian bagi masyarakat perkotaan di Jakarta.

Baca Juga: Potensi Besar, Pengembang Harus Bidik Pasar Menengah-Bawah

Dengan tinggal di hunian yang terintegrasi dengan TOD, pastinya dapat memangkas waktu tempuh sangat signifikan dan menjadikan penghuninya lebih produktif.

Konsep apartemen TOD memang dikembangkan untuk hal tersebut, namun dalam perkembangannya, Indonesia Property Watch menilai terdapat beberapa hal yang membuat apartemen-apartemen berkonsep TOD menjadi tidak memberi manfaat terlalu banyak bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki hunian.

Baca Juga: Kota Satelit dan Transportasi Umum Bisa Jadi Solusi Kemacetan Jakarta

Pembangunan apartemen TOD harusnya—paling tidak—dapat mengurangi backlog hunian perkotaan. Namun harga yang ditawarkan saat ini paling murah sudah berkisar Rp500 jutaan untuk tipe studio atau tipe terkecil.

Dengan apartemen seharga Rp500 jutaan, maka masyarakat bisa membeli bila penghasilannya paling tidak Rp15 juta per bulan—dan itu bukanlah gaji rata-rata karyawan Jakarta saat ini.

Diperkirakan, rata-rata penghasilan karyawan perkotaan saat ini hanya sebesar Rp7 jutaan per bulan. Dengan gaji tersebut maka properti yang dapat dibeli berkisar Rp250 juta – Rp300 jutaan. Itu pun relatif masih berat.

Baca Juga: Dukung Konsep Rusunami dan TOD, Kementerian PUPR Rilis Sejumlah Regulasi

Dua atau tiga tahun yang lalu, harga apartemen TOD masih ditawarkan dengan harga Rp250 juta – Rp300 jutaan dan pasar merespon dengan cukup baik. Namun dengan semakin mahalnya apartemen yang ditawarkan, maka tujuan untuk mengurangi backlog semakin menjauh.

Pasar pembeli end user tidak mampu lagi untuk menjangkau harga tersebut, dan tergantikan dengan pasar investor yang membeli apartemen tersebut untuk kemudian disewakan lagi kepada para penyewa.

Dengan banyaknya BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang masuk ke pengembangan properti TOD, maka keberpihakan BUMN yang memiliki tagline ‘Hadir untuk Negeri’ pun dipertaruhkan.

Baca Juga: Di Tangan Pengembang BUMN, Proyek TOD Dinilai Kurang Greget

Porsi untuk apartemen murah harusnya dapat ditingkatkan, karena tidak semata-mata mendulang untung, namun ada misi sosial yang harusnya dikedepankan oleh BUMN.

Kenaikan harga tanpa disertai dengan kemampuan pasar, membuat mismatch terjadi pada pasar apartemen TOD saat ini. Dan diyakini tingkat penjualan pun akan mengalami penurunan bila proyek-proyek tersebut hanya berhitung keuntungan di atas kertas, tanpa melihat kapasitas pasar yang ada.

Peran BUMN, BUMD, dan Pemprov DKI harusnya dapat sejalan untuk menjamin ketersediaan bagi masyarakat pekerja menengah sehingga tatanan kota menjadi lebih baik dan produktif.

Ali Tranghanda adalah pakar properti nasional dan CEO Indonesia Property Watch. Artikel ini adalah pendapat pribadi penulis.

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda