Apersi Banten Keluhkan Perizinan Pembangunan Rumah MBR

Banten Apersi memiliki 230 anggota. Jika ini konsisten berjalan, maka dalam empat tahun setidaknya satu juta rumah subsidi dapat terbangun.

Jajaran pengurus Apersi Banten (Foto: Dok. Apersi Banten)

RumahHokie.com (Banten) – Menapaki usia ke-19 tahun, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) telah membantu jutaan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) memiliki hunian yang layak.

Demikian penuturan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Apersi Banten, Safran Edi Harianto Siregar, usai peringatan ulang tahun Apersi ke-19 di Tangerang Banten, Jumat (10/11/2017) lalu.

Baca Juga: Kantongi SK Menkumham, Apersi Targetkan Bangun 130.000 Rumah Subsidi

“Bertepatan dengan Hari Pahlawan, 19 tahun lalu organisasi ini dibentuk dengan tujuan menyediakan kebutuhan papan. Ini kebutuhan paling mendasar bagi setiap warga negara Indonesia yang dijamin Undang-undang Dasar Negara. Jadi, bisa disebut segenap anggota Apersi beserta para pekerjanya, mulai dari tukang bangunan hingga mandor adalah Pahlawan Perumahan,” ungkap Safran.

Menurutnya, pengembang swasta sebenarnya tidak mempunyai kewajiban menyediakan rumah murah bersubsidi, karena itu adalah kewajiban pemerintah.

Oleh sebab itu, Safran meminta agar pemerintah dapat memberi perhatian yang lebih kepada para pengembang yang fokus pada pembangunan rumah rakyat ini. Paling tidak memberi kemudahan regulasi, sehingga pengembang dapat berkontribusi lebih banyak bagi penyediaan rumah rakyat ini.

“Amanat Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman jelas menyebut, MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memiliki rumah. Tapi kita lihat saat ini masih ada regulasi yang menyulitkan kita, seperti peraturan pemerintah di PP No. 64 Tahun 2016 tentang sertifikasi laik fungsi,” jelas Safran.

Baca Juga: Inilah Kendala Pembangunan Rumah Rakyat yang Dikeluhkan Apersi

Safran memaparkan bahwa sertifikasi laik fungsi (SLF) untuk rumah bersubsidi ini menambah panjang proses birokrasi perizinan. Sementara Presiden Joko Widodo jelas sudah mewanti-wanti agar memangkas proses perizinan agar target penyediaan rumah bersubsidi dapat tercapai.

“Ini tentu menjadi anomali. Di satu sisi Presiden meminta birokrasi panjang dipotong, namun di sisi lain PP No 64 ini memperpanjang perizinan di daerah. Kami meminta pemerintah dapat mengkaji kembali peraturan tersebut,” ujar Safran.

Target Satu Juta Rumah Realistis
Sementara itu, Sekertaris DPD Apersi Banten, Nurry Dalimonthe menyebut, pihaknya sedang melakukan beberapa langkah strategis, agar dapat menjadi ujung tombak pemenuhan kebutuhan papan ini.

“Ada beberapa poin penting yang menjadi rencana kerja kami dalam empat tahun ke depan. Salah satunya menargetkan setiap anggota Apersi Banten dapat membangun 500 – 1.000 unit dalam satu tahun.

Baca Juga: Mengatasi Dua kendala Penyediaan Perumahan Subsidi

Menurutnya, di Banten Apersi memiliki 230 anggota. Jika ini konsisten berjalan, maka dalam empat tahun setidaknya satu juta rumah subsidi dapat terbangun, jika semua stakeholder memiliki goodwill yang sama,” ujar Nurry.

Lebih lanjut Nurry menjelaskan, untuk langkah awal pencapaian target itu, Apersi Banten segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat jaringan keanggotaan dengan melakukan registrasi ulang para pengembang yang tergabung dalam organisasinya. Kemudian melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan dan pihak-pihak terkait.

Short term goal kami adalah mengembalikan DPD Apersi Banten kepada anggota, mengimbau teman-teman anggota Apersi Banten untuk berperan aktif dalam organisasi. Dan kami juga berencana untuk dapat menambah jumlah keanggotaan,” punkas Nurry.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda