AREBI DKI Jakarta Imbau Anggotanya Laporkan Data Transaksi, Apa Tujuannya?

Mengumpulkan data transaksi dari agen properti AREBI bukanlah hal yang gampang. Pasalnya, masih ada resistensi dari sebagian anggota.

Clement-Francis-Ketua-DPD-AREBI-DKI-Jakarta-by-anto-erawan-rumahhokie-dok
Clement Francis, Ketua DPD AREBI DKI Jakarta (Foto: Anto Erawan - rumahhokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (DPD AREBI) DKI Jakarta sejak awal tahun ini mengimbau seluruh anggotanya untuk melaporkan setiap data transaksi yang mereka lakukan. Namun, hal ini ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan.

Clement Francis, Ketua DPD AREBI DKI Jakarta mengatakan, saat ini di Indonesia kita tidak bisa mengetahui market price di sebuah kawasan. Padahal market price dapat membantu proses jual-beli properti, baik untuk pembeli, penjual, broker, maupun perbankan. Dan harga pasar ini bisa tergambar jika ada data transaksi dari broker properti.

Baca Juga: Agen Properti Harus Ubah Cara Jualan!

“Mungkin saat ini Pemerintah belum concern terhadap hal ini, namun sebenarnya market price ini bisa membantu pemerintah melakukan analisa terhadap market value hingga menentukan pajak dan nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak),” kata Clement Francis kepada RumahHokie.com.

Dia memberi contoh beberapa negara yang telah memiliki database market price seperti Australia, Singapura, dan Amerika Serikat. Bahkan, di Australia database dibuat sangat detail.

Baca Juga: Ketua AREBI Tekankan Pentingnya Sertifikasi dan Etika Broker Properti

“Lewat database tersebut kita bisa mengetahui kapan terjadi transaksi sebuah rumah, siapa pemilik dan para pemilik sebelumnya, serta sejarah harga rumah ini. Lewat sistem tersebut, pihak notaris harus memberikan informasi transaksi penjualan kepada Pemerintah dan datanya akan terekam di BPN dan city council (DPRD),” ujar Executive President Xavier Marks First Kebayoran ini .

Clement menjelaskan, seiring dengan era globalisasi, semua sektor pasti akan menuju ke sana. Saat ini, AREBI DKI Jakarta dan Jawa Timur yang sudah menginisiasi pendataan transaksi.

Masih Ada Resistensi
Menurutnya, mengetahui market price sangat critical, sehingga lewat regulasi baru ini, AREBI DKI Jakarta bermaksud membantu Pemerintah untuk mendapatkan data tersebut.

“Di sisi lain, dengan adanya market price, para broker bisa lebih mudah menjual atau me-listing properti. Kami tidak akan meminta nama pemilik properti dan alamat lengkap, tetapi hanya luas tanah dan bangunan, spesifikasi properti, sedangkan alamat hanya perlu disebutkan jalan apa,” tutur Clement.

Baca Juga: Lukas Bong: Tentang Hunian Milenial, Pelemahan Rupiah, dan Broker di Era Teknologi

Kendati demikian, Clement mengakui mengumpulkan data transaksi dari agen properti AREBI bukanlah hal yang gampang. Pasalnya, ada resistensi dari sebagian anggota yang masih enggan memberikan data tersebut.

“Kami sadar hal ini butuh perjuangan dan harus konsisten. Membuat database ini, kami bukan ingin tahu berapa besar income mereka, tetapi untuk mempermudah mereka menjelaskan kepada konsumen terkait harga jual properti di satu wilayah. Kalau nggak ada patokannya tentu akan susah,” paparnya.

Baca Juga: Tidak Tersertifikasi, Broker Properti Bisa Dipenjara Empat Tahun

Clement menargetkan, setidaknya 50% transaksi sepanjang 2019 yang dilakukan anggota AREBI DKI Jakarta akan berhasil terdata.

“Data transaksi terbanyak kami dapatkan dari memberi di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Dari Jakarta Utara pun ada, hanya dari Jakarta Barat yang masih sedikit,” pungkasnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda