Asmat Amin: Buat Apa Infrastruktur, Kalau Rakyat Tidak Punya Rumah!

"Dengan kebutuhan rumah yang bertambah 800.000 unit setiap tahun, jika kita hanya membangun satu juta unit per tahun, maka angka backlog yang 11,4 juta unit tidak akan bisa ter-cover sampai kapan pun."

asmat-amin-SPS-group-dedy-mulyadi-rumahhokie-dok
Asmat Amin, Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group) - Foto: Dok. RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Perumahan Rakyat dinilai sangat dibutuhkan di Indonesia. Pasalnya, dengan backlog yang terus meningkat, diperlukan kementerian yang fokus mengurus perumahan rakyat.

Hal ini disampaikan oleh Asmat Amin, Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group) dalam acara “Rembuk Nasional: Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Kabinet 2019 – 2024” yang dibesut Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), belum lama ini.

Baca Juga: Begini Caranya, Agar Pengembang Tertarik Membangun Rumah Subsidi

Asmat Amin memberi contoh, di negara maju seperti Amerika Serikat yang penduduknya sekitar 330 juta, jumlah backlog-nya hanya 5,6 juta unit, sementara Indonesia dengan penduduk 260 juta, backlog mencapai 11,4 juta.

“Dengan kebutuhan rumah yang bertambah 800.000 unit setiap tahun, jika kita hanya membangun satu juta unit per tahun, maka angka backlog yang 11,4 juta unit tidak akan bisa ter-cover sampai kapan pun,” tutur Asmat.

Untuk itu, tegasnya, Indonesia harus memiliki kementerian perumahan sendiri, sebagaimana Amerika Serikat yang memiliki Department of Housing and Urban Development.

3,5 Juta Unit per tahun
Di sisi lain, Asmat menilai daya beli masyarakat Indonesia rata-rata hanya USD3.700 per tahun atau sekitar Rp4,3 juta per bulan. Bila dimasukkan rumus perbankan, yakni sepertiga penghasilan untuk cicilan rumah (KPR), berarti cuma sekitar Rp1,5 juta per bulan.

“Dengan keterbatasan pendapatan itu, maka Pemerintah perlu menyalurkan subsidi bunga dan pajak. Untuk itu, kementerian perumahan sangat dibutuhkan untuk membuat regulasi-regulasi seperti ini,” katanya.

Baca Juga: Harusnya Pemerintah Merevisi Patokan Harga Rumah MBR

Kemudian, imbuh Asmat, jika ingin menutup backlog perumahan, Pemerintah harus bisa membangun 3 juta hingga 3,5 juta unit per tahun, sehingga dalam lima tahun backlog akan ter-cover semua. Bila pembangunan rumah berjalan, efeknya akan terasa di 140 industri ikutan, sehingga ekonomi akan bergerak.

“Jadi, kabinet berikutnya harus fokus pada perumahan. Buat apa infrastruktur, kalau orang nggak ada rumahnya?” kata Asmat.

Baca Juga: Solusi Penyediaan Rumah Subsidi: Penyesuaian Harga atau Bank Tanah?

Asmat memberi contoh, tahun ini Pemerintah belum menentukan harga baru rumah subsidi, padahal sekarang sudah bulan Maret. Jika ada departemen perumahan sendiri akan lebih fokus: bulan Desember, harga baru untuk tahun depan sudah keluar.

“Kedua, perizinan dibilang hanya 20 hari. Padahal, pengalaman kami mengurus kajian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) saja 120 hari, belum kajian dampak AMDAL lalulintas bisa 80 hari. Itu saja sudah 200 hari, dimana dapat 20 hari?” tutur Asmat.

Sebab Kegagalan Proyek Rusunami
Lebih lanjut, Asmat menyoroti kegagalan proyek Rusunami (rumah susun sederhana milik). Menurutnya, harga Rusunami sebenarnya sudah pas, yakni Rp250 juta per unit, tetapi di sisi lain harga per meter persegi dibatasi Rp7 juta, kemudian dibatasi lagi tidak boleh KPR inden.

“Lantas, berapa biaya membangunnya? Cost-nya saja Rp4,5 juta gross, nett-nya bisa Rp6 juta per meter persegi. Let’s say biayanya Rp6 juta per meter persegi. Dengan pembangunan selama dua tahun, cost of fund mencapai 24% atau sekitar Rp1,4 juta. Jadi, dengan total biaya per meter persegi Rp7,4 juta, pengembang disuruh menjual Rp7 juta. Ini yang membuat pembangunan Rusun tidak jalan,” papar Asmat.

Baca Juga: Apa Sebab Pengembang Enggan Membangun Rusunami?

Kesenjangan harga tersebut, imbuh Asmat, menyebabkan pembangunan hunian bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) lebih fokus pada rumah tapak. Padahal, landed house butuh tanah minimal 60 m2 ditambah sarana 40 m2. Jadi per unit rumah perlu lahan 100 m2.

Bayangkan, untuk membangun satu juta unit rumah, kita butuh 100 juta meter persegi. Bila yang dibangun adalah rumah susun, tentu lahan yang dibutuhkan akan jauh lebih hemat.

“Untuk itu, Pemerintah juga harus bertekad membenahi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), sehingga bisa ditentukan lahan mana yang diperuntukkan bagi MBR,” ujarnya.

Wacana Perumahan “MBR Plus
Kendati mengkritisi, Asmat pun memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang terlihat cukup ngotot merumahkan rakyat. Hal itu terlihat dari wacana perumahan bagi “MBR plus” yang menyasar generasi milenial dengan pendapatan sekitar Rp4 juta – Rp8 juta per bulan.

Baca Juga: Asmat Amin: Kami Bangga Bisa Sediakan Hunian Layak Bagi MBR

“Ini harus kita acungi jempol. Pasalnya, developer memiliki keterbatasan dari harga beli lahan. Biaya konstruksi sama, tetapi tanah di daerah kota pastinya lebih mahal, sehingga tidak bisa dipasarkan sebagai rumah subsidi,” pungkas Asmat yang meyakini program rumah rakyat bakal lebih dahsyat jika wacana perumahan MBR plus ini berjalan.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda