Kementerian ATR/BPN Paparkan Program Kerja Sesuai Visi Indonesia 2045

Sesuai dengan visi Indonesia di masa yang akan datang, Kementerian ATR/BPN juga memiliki visi Terwujudnya Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia.

Logo-kementerian-ATR-BPN-rumahhokie-dok-2019-copy

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memaparkan program kerja kabinet 2019 – 2024. Adapun kerangka kerja mengarah pada kebijakan visi Indonesia 2045, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Baca Juga: ATR/BPN Tindaklanjuti Wacana Penghapusan IMB dan AMDAL

Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/Kepala BTN menuturkan, sesuai dengan visi Indonesia di masa yang akan datang, Kementerian ATR/BPN juga memiliki visi Terwujudnya Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia.

“Diharapkan dengan visi ini dapat membantu Indonesia di masa yang akan datang pada bidang tata ruang dan pertanahan,” jelas Sofyan A. Djalil, saat melakukan rapat perdana dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membahas mengenai rencana program kerja untuk lima tahun ke depan pada periode  2019 – 2024 di Gedung DPR RI, Senin (11/11/2019).

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Layanan Pertanahan Digital Menyeluruh di 2025

Dia menguraikan, dalam upaya mewujudkan visi tersebut, ada beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN di antaranya dengan melakukan optimalisasi Reforma Agraria, mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia, mewujudkan ATR/BPN berbasis teknologi yaitu dengan diluncurkannya Hak Tanggungan Eleketronik (HT-el), dan mewujudkan adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Dengan mendaftarkan seluruh bidang tanah dapat mengurangi konflik sengketa tanah yang ada di Indonesia. RDTR, diharapkan dengan adanya RDTR tidak perlu ada lagi IMB dan AMDAL. Dan soal HT-el ini, kami membuat uji coba di 42 Kantor Pertanahan, dengan pelayanan elektronik ini tidak perlu lagi orang-orang antri dalam melakukan pelayanan di kantor pertanahan,” terang Sofyan dalam siaran pers yang dirilis Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga: Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polri

Tujuan dari program strategis rancangan Kementerian ATR/BPN di 2019 – 2024 ini yaitu menyediakan informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Multiguna (GTPR), memberikan kepastian penguasaan dan kepemilikan tanah yang berkeadilan, menyelenggarakan penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, meningkatkan ekonomi pertanahan bagi kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang berdaya saing.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda