ATR/BPN Percepat Reforma Agraria Melalui Redistribusi Tanah

Kejelasan status tanah ini menjadi sangat penting, karena salah satu obyek redistribusi tanah adalah Tanah Obyek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

RUU-Pertanahan-tanah-perkebunan-kebun-setu-bekasi-cileungsi-ochol-anto-erawan-rumahhokie-dok
Tanah perkebunan (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memakukan Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (PPRA), salah satunya dengan mengupayakan percepatan redistribusi tanah.

Redistribusi tanah merupakan bagian dari penataan aset dengan obyek diantaranya tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak dimohon perpanjangan dan pembaruan haknya, tanah telantar, serta tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

Baca Juga: Ini Strategi Kementerian ATR/BPN dan KLHK Percepat Redistribusi Tanah

“PPRA ada sejak 2019. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan bersama Bank Dunia, di mana diskusi intensif telah dilakukan,” jelas Donny Erwan Brilianto, Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN seperti dinukil dari siaran pers yang dirilis ATR/BPN.

Menurutnya, salah satu hal yang dibicarakan dengan Bank Dunia adalah batas kawasan hutan sesuai dengan tujuan PPRA untuk menetapkan kejelasan tentang hak tanah aktual dan penggunaan tanah di tingkat desa di daerah sasaran, resolusi konflik, serta melaksanakan tata kelola lahan untuk stabilitas sosial.

Kejelasan status tanah ini menjadi sangat penting, karena salah satu obyek redistribusi tanah adalah Tanah Obyek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

Baca Juga: Banjir Besar Melanda, Layakkah Penghapusan IMB dan Amdal?

Berkaitan dengan hal tersebut, Donny Erwan Brilianto menyampaikan Kementerian ATR/BPN aktif mencari pengurai “bottle neck” redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria yang berasal dari Kawasan Hutan.

“Diwakili Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN bersama jajaran pejabat eselon I Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan pertemuan bilateral dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” ujarnya.

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Aturan Baru Tanah Ulayat

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kemenko Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo, menyebut jika peran lintas Kementerian/Lembaga dalam PPRA sangat penting.

“PPRA dapat berjalan dengan lancar apabila sinergi antar Kementerian/Lembaga dapat berjalan lancar pula,” ungkap Prabianto Mukti Wibowo.

PPRA merupakan program lintas Kementerian, yaitu Project Coordination Committee (PCC) yang melakukan koordinasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga terkait dengan pelaksanaan PPRA dan Project Management Unit (PMU) yang bertugas mendukung Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan kegiatan operasional program Reforma Agraria.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda