ATR/BPN: PPAT Bisa Dapat Sanksi Tegas Jika Lakukan Pelanggaran

PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

sertifikat tanah shm - dok
Sertifikat Tanah

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan, eksitensi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat penting untuk peningkatan perekonomian Indonesia, terutama dalam pelaksanaan legalisasi aset hak atas tanah masyarakat.

Dengan demikian, pengemban jabatan PPAT dituntut untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN selaku lembaga yang menaungi PPAT, belum lama ini memberikan pembekalan teknis.

Baca Juga: Tahun Ini, ATR/BPN Targetkan Seluruh Tanah di Jakarta Terdaftar

Kegiatan pembekalan dilakukan bersamaan dengan penyerahan petikan Surat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai PPAT kepada 524 PPAT.

Dengan dilantiknya PPAT baru diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Baca Juga: 2019, Kementerian ATR/BPN Rilis Aplikasi e-office dan Smart PTSL

Ery Suwondo selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan mengatakan, kegiatan penyerahan SK pengangkatan PPAT ini sifatnya bukan seremonial belaka tapi ada makna yang terkandung didalamnya. Jadi kepada seluruh PPAT sudah harus mempersiapkan diri dan siap untuk melaksanakan tugas.

“Oleh karena itu kami harap produk yang dihasilkan bisa berkualitas dan bermanfaat,” jelas Ery Suwondo dalam siaran pers yang dirilis Kementerian ATR/BPN.

Pelanggaran Berakibat Sanksi
Ery Suwondo menambahkan bahwa tugas dan fungsi PPAT harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional jadi dalam pelaksanaannya juga akan diawasi. Sehingga nantinya jika ada PPAT melakukan pelanggaran kepada pelayanan masyarakat maka akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018.

lebih lanjut dia menuturkan, PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, PPAT tersebut dapat berkedudukan di kabupaten atau kota. Dalam pelaksanaan tugasnya PPAT akan sering berhubungan dengan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota.

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Kembangkan Aplikasi Penilaian Tanah Massal

“Maka dari itu, perlu saya ingatkan bahwa dalam menjalankan tugas, PPAT nantinya diharapkan dapat berkoordinasi, bersinergi, dengan Kepala Kantor Pertanahan setempat dan jajarannya dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dan dapat bekerja sama dengan aparat Pemerintah Daerah setempat. Sehingga nantinya dapat menghasilkan produk yang bisa dipertanggungjawabkan, jangan sampai akta yang PPAT buat akan menimbulkan permasalahan hukum” ujar Ery Suwondo.

Menurut data Kementerian ATR/BPN, hingga akhir 2018, jumlah PPAT mencapai 21.916 orang, yang terdiri dari PPAT Umum sebanyak 17.861 orang dan PPAT Sementara sebanyak 4.055 orang.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda