ATR/BPN: Tanah Telantar di Indonesia Hampir Mencapai 3 Juta Hektar

Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar diharapkan untuk segera melakukan verifikasi kelengkapan dokumen agar secara hukum telah memenuhi syarat jika ditetapkan sebagai tanah telantar.

lahan-tanah-terlantar-rumahhokie-anto-erawan-dok-3
Lahan yang belum dikembangkan (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan jumlah tanah yang terindikasi telantar sebanyak 4.042 bidang dengan luas mencapai 2.927.809 hektar.

Database tanah telantar yang dikumpulkan sejak 2010 ini dikelompokkan menjadi enam kategori dan kelompok Kategori T-3, yakni tanah terindikasi telantar yang sudah diusulkan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN untuk ditetapkan sebagai tanah telantar. Hal ini menjadi bagian dari tugas Ditjen PPRPT untuk segera diselesaikan.

Baca Juga: Pemerintah, Pengembang, dan Pengamat Menyoal Pajak Tanah Telantar

”Oleh karena itu, Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar diharapkan untuk segera melakukan verifikasi kelengkapan dokumen agar secara hukum telah memenuhi syarat jika ditetapkan sebagai tanah telantar,” tutur Andi Renald, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) dalam acara Pembinaan dan Konsultasi Teknis di Jakarta belum lama ini.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 135 peserta, yang terdiri dari 33 Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kanwil BPN Provinsi, 66 orang Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Analis Pengendalian Pertanahan Kanwil BPN Provinsi, serta 36 pejabat struktural dan pejabat fungsional.

Baca Juga: Soal Pajak Tanah Telantar, REI: Bedakan Pengembang dan Spekulan!

Andi Renald berharap “Forum Pembinaan Teknis dan Konsultasi Teknis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar” ini dapat memberikan kontribusi ide-ide yang eksploratif khususnya dalam hal penertiban pemanfaatan tanah.

“Dengan demikian, di tahun-tahun mendatang para pemegang hak dengan kesadaran diri akan memanfaatkan dan mengusahakan tanahnya sesuai dengan keadaaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, yang berdampak kepada peningkatan nilai ekonomi sehingga pada akhirnya dapat menyejahterakan masyarakat,” ujar Andi.

Baca Juga: Ini Cara Konkret Kementerian ATR/BPN Beri Layanan Pertanahan Bagi Masyarakat

Lebih lanjut, dia menyampaikan misi dalam mewujudkan visi Indonesia 2025 yakni Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

“Arah kebijakan Kementerian ATR/BPN adalah menciptakan transformasi budaya kerja yang memiliki pola pikir yang eksploratif dan responsif serta menjadikan data dan informasi pertanahan dan tata ruang berbasis digital sebagai barang publik (public goods) yang dapat dimanfaatkan, sehingga memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi para pengguna,” pungkas Andi.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda