ATR/BPN Tindaklanjuti Wacana Penghapusan IMB dan AMDAL

ATR/BPN melakukan beberapa penyederhanaan perizinan untuk menstimulasi iklim investasi di Indonesia. Kendati demikian hal itu tidak boleh mengorbankan kualitas penataan ruang dan keberlanjutan lingkungan.

sofyan-a-djalil-kementerian-ATR/BPN-rumahhokie-dok
Sofyan A. Djalil Menteri ATR/Kepala BPN (Foto: Dok. ATR/BPN)

RumahHokie.com (Jakarta) – Guna mempermudah para pengusaha berinvestasi di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan penyederhanaan perizinan. Beberapa wacana digulirkan, misalnya penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kendati proses perizinan disederhanakan, ATR/BPN juga dituntut untuk tidak mengorbankan kualitas penataan ruang dan keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga: ATR/BPN Targetkan Layanan Pertanahan Digital Menyeluruh di 2025

“Cara menghapus IMB tapi kualitas tujuan itu tetap bisa tercapai, salah satunya dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan RDTR semua sudah jelas peruntukan ruangnya sehingga IMB menjadi tidak diperlukan lagi,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil.

Menurutnya, inovasi penghapusan IMB melalui RDTR dimungkinkan karena terdapat kesamaan substansi yang diatur dalam kedua dokumen ini. Demikian juga AMDAL, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor 24 tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki RDTR, maka peluang penyederhanaan perizinan melalui penghapusan AMDAL terbuka lebar.

Baca Juga: Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polri

Sofyan A. Djalil mengatakan, persoalan tata ruang selama ini baru pada tingkat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Baru 53 Kabupaten/Kota yang memiliki RDTR dan itu tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

“Dengan kata lain, baru ada 53 RDTR. Tanpa RDTR kita tidak tahu penggunaan secara spesifik tentang lahan tertentu, bangunan tertentu, serta kebijakan tata ruang yang lebih bisa menjadi pegangan,” tambah Sofyan seperti dinukil dari siaran pers yang dirilis Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga: Sebagian Besar Lahan Ibukota Baru Berstatus Kawasan Hutan

Lebih lanjut dia menuturkan, RDTR juga merupakan bagian penting dari Online Single Submission (OSS). Izin lokasi dapat langsung diterbitkan pada daerah yang memiliki RDTR. Terobosan ini telah menghilangkan satu regulasi yang biasanya diperlukan terkait izin lokasi, yaitu pertimbangan teknis (pertek) pertanahan.

“RDTR perlu terus didorong percepatannya. Kita akan dorong pemerintah dan saya akan perjuangkan, dengan bicara ke Bappenas supaya tata ruang ini dapat perhatian khusus perihal anggaran dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Baca Juga: Notaris dan PPAT Harus Terdaftar di Situs Resmi ATR/BPN

Selain itu, percepatan yang sudah mulai dilakukan dengan adanya kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan seluruh sekolah perencanaan di Indonesia dapat membantu pemerintah daerah untuk menyusun tata ruang dengan RDTR.

“Dengan melibatkan sekolah perencanaan, ada dua manfaat yang bisa diperoleh, pertama, memiliki resource yang bisa digunakan kapan pun untuk membangun tata ruang melalui RTRW dan RDTR. Kedua, memiliki real case bagaimana merencanakan tata ruang yang real,” katanya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda