Aturan Baru Rumah Subsidi Dirilis, PUPR Optimistis Program Sejuta Rumah Capai Target

Dalam aturan baru ini, pembagian jumlah zona wilayah disederhanakan menjadi hanya lima, dari sebelumnya sembilan zona wilayah.

khalawi-abdul-hamid-kementerian-PUPR-by-anto-erawan-rumahhokie-dok
Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) optimistis target pembangunan 1.250.000 unit rumah tahun ini bakal tercapai.

Optimisme ini didasari beberapa hal, seperti telah ditetapkannya harga baru rumah subsidi yang termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/PMK.010/2019 tentang batasan rumah umum, asrama mahasiswa, pondok boro, dan perumahan lainnya yang penyerahannya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Baca Juga: Asmat Amin: Buat Apa Infrastruktur, Kalau Rakyat Tidak Punya Rumah!

“Dengan harga baru ini, tak ada lagi alasan bagi pengembang untuk tidak membangun rumah subsidi. Dengan demikian, Program Sejuta Rumah bisa berjalan lebih cepat,” jelas Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR kepada sejumlah awak media, Senin (27/5/2019).

Dia mengungkapkan, hingga saat ini capaian Program Sejuta Rumah telah mencapai 400.500 unit dari 1.250.000 unit yang ditargetkan.

Baca Juga: Naikkan Batasan Gaji Penerima KPR Subsidi, Pemerintah Gagal Paham!

“Dari 1.250.000 unit target pembangunan rumah tahun ini, sebanyak 600.000 unit merupakan kontribusi Kementerian PUPR dan Pemda, kontribusi pengembang sekitar 500.000 unit (sekitar 250.000 unit disumbah oleh Real Estat Indonesia), sementara sisanya adalah swadaya masyarakat,” jelas Khalawi menjawab pertanyaan RumahHokie.com.

Aturan Baru Harga Rumah Subsidi
PMK No.81/PMK.010/2019 merupakan kelanjutan regulasi sebelumnya, PMK No.113/PMK.03/2014. Dalam aturan baru ini, pembagian jumlah zona wilayah disederhanakan menjadi hanya lima wilayah dari sebelumnya sembilan zona.

Selain itu, batasan harga jual pembebasan PPN yang sebelumnya dibagi per lima tahun, kini hanya untuk dua tahun: 2019 dan 2020.

Baca Juga: Ini Dia Rumah Subsidi di Kawasan Bekasi, Tangerang, dan Bogor

Untuk wilayah Jawa (minus Jabodetabek) dan Sumatra (minus Bangka Belitung dan Kepulauan Mentawai), patokan harga jual rumah yang mendapatkan pembebasan PPN (rumah subsidi) Rp140 juta pada 2019 dan Rp150 juta pada 2020.

Wilayah Kalimantan (kecuali wilayah Kabupaten Murung Raya dan Mahakam Hulu) harga jual rumah subsidi maksimal Rp153 juta di 2019 dan Rp164,5 juta di 2020.

Baca Juga: Inilah 25 Bank Penyalur KPR Rumah Subsidi di 2019

Wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) harga rumah subsidi di 2019 maksimal Rp146 juta sementara di 2020 sebesar Rp156,5 juta.

Di wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, serta Kabupaten Mahakam Ulu, patokan harga rumah subsidi adalah Rp158 juta di 2019 dan Rp168 juta di 2020.

Baca Juga: Sukseskan Program Perumahan Rakyat, Ini Dua Usulan REI untuk Pemerintah

Sementara itu, harga rumah subsidi paling tinggi diberlakukan di provinsi Papua dan Papua Barat, yakni Rp212 juta di 2019 dan Rp219 juta di 2020.

Kendati demikian, untuk mendapatkan fasilitas subsidi tersebut, ada lima kriteria yang harus dipenuhi sebuah rumah sederhana:
(1) Luas rumah tidak lebih dari 36 m2.
(2) Luas tanah tidak kurang dari 60 m2.
(3) Tidak melebihi batasan harga jual sesuai zona dan tahun yang berlaku.
(4) Rumah pertama yang dimiliki oleh orang perseorangan yang masuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
(5) Digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dijual dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki.
(6) Perolehan secara tunai atau dengan fasilitas KPR subsidi maupun non-subsidi. Bisa juga menggunakan pembiayaan syariah.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda