Aturan Harga Bikin Pengembang Enggan Bangun Rusunami

Sebenarnya, patokan harga Rusunami (rumah susun sederhana milik) sebesar Rp250 juta dinilai sudah cocok. Hanya saja ada aturan lain terkait harga yang merepotkan.

asmat-amin-ceo-sps-group-anto-erawan-rumahhokie-dok7
Asmat Amin, CEO SPS Group (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Secara umum, Program Sejuta Rumah adalah program perumahan yang perlu diapresiasi. Pasalnya, di sini terlihat good will dari pemerintah. Demikian penuturan Asmat Amin, CEO PT Sri Pertiwi Rejeki (SPS Group). Akan tetapi, dia mengatakan pemerintah juga perlu melihat rumah seperti apa yang harus dibuat untuk masyarakat.

Baca Juga: Fokus Bangun Rumah Murah, SPS Group Beberkan Kiat Suksesnya

“Hal pertama yang harus diperhatikan adalah seperti apa ‘dapur’ rakyat Indonesia. Ini bisa dilihat dari GDP yang sebesar USD3.700 sampai USD3.800 per tahun atau sekitar Rp3,7 juta sampai Rp4 juta per bulan. Dengan pendapatan sebesar itu, maka kemampuan mereka mencicil rumah hanya berkisar Rp1,2 juta hingga Rp1,3 juta per bulan. Artinya, mereka hanya mampu membeli rumah subsidi atau sedikit di atas itu, yakni sekitar Rp300 jutaan,” urai Asmat Amin kepada awak media beberapa waktu lalu.

Menurutnya, jika hanya dilihat dari gaji rata-rata, maka tidak ada masalah. Namun pertanyaannya, apakah ada suplai rumahnya? Terutama dengan pasokan tanah yang semakin menipis dan harga tanah yang makin melejit.

Baca Juga: Asmat Amin: Buat Apa Infrastruktur, Kalau Rakyat Tidak Punya Rumah!

“Untuk membangun satu unit rumah tapak (landed house), kita memerlukan lahan 100 meter persegi. Dengan kebutuhan 12 juta unit, maka diperlukan  tanah 1,2 miliar meter persegi. Kita enggak akan sanggup. Jadi, mau tidak mau, pembangunan rumah harus ke atas (vertikal),” jelas Asmat yang tahun ini menargetkan penjualan 15.000 unit rumah subsidi.

Aturan Harga Rusunami
Menanggapi harga rumah susun sederhana milik (Rusunami), Asmat mengatakan, sebenarnya skema harganya sudah bagus, yakni Rp250 juta. Akan tetapi permasalahannya, pemerintah juga membatasi harga jual per meter perseginya.

“Harga jual patokan per meter persegi Rp7 juta, padahal modalnya saja sudah Rp8 jutaan. Masa pengembang disuruh rugi? Itu sebabnya enggak ada pengembang yang mau membangun Rusunami,” tukas Asmat.

Baca Juga: Begini Caranya, Agar Pengembang Tertarik Membangun Rumah Subsidi

Dia menjabarkan, cost per meter persegi unit Rusunami Rp4,5 juta (gross). Harga nett-nya ditambah 25%, jadi sekitar Rp6,5 juta. Ini di luar harga tanah.

Belum lagi saat membangun, dua tahun pertama belum boleh KPR inden, sementara dalam dua tahun bunga kredit konstruksi sekitar 24%. Jadi, dengan total biaya Rp8 jutaan per meter persegi, kalau disuruh jual Rp7 juta per meter persegi tentu tidak masuk.

Baca Juga: Sukseskan Sejuta Rumah, Pemerintah Jangan Buat Aturan Kontradiktif

“Jika harga per meter persegi tidak dibatasi, pengembang bisa menjual Rusunami tipe 20. Apartemen komersial tipe 20 saja laku kok, jadi mestinya Rusunami juga bisa seperti itu. Bahkan, kalau kita lihat di Hong Kong, ada juga apartemen tipe 15,” tuturnya.

Hal lain yang harus dibuat adalah regulasi terkait KLB (koefisien lantai bangunan). Menurutnya, Pemerintah sebenarnya bisa memberi insentif KLB.

“Kalau perlu KLB dibuat 20, jadi Rusunami bisa dibuat tinggi, sehingga cost tanahnya kecil,” pungkas Asmat.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda