Banjir Besar Melanda, Layakkah Penghapusan IMB dan Amdal?

Guna mempermudah investasi di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN akan melakukan penyederhanaan perizinan, salah satunya menghapus IMB dan AMDAL.

banjir-jakarta-bekasi-imb-amdal-wismoyo-rumahhokie-dok
Banjir di kawasan Kota Bekasi (Foto: Wismoyo - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Kejadian banjir besar yang melanda kawasan Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) menyisakan pertanyaan terkait tata ruang dan perizinan bangunan.

Disinyalir selama ini banyak terjadi pelanggaran, terutama terhadap alih fungsi lahan, yang semula ruang terbuka hijau (RTH), menjadi lokasi membangun proyek properti.

Baca Juga: ATR/BPN Tindaklanjuti Wacana Penghapusan IMB dan AMDAL

Hal ini makin menggelitik, karena belum lama ini pemerintah menggulirkan wacana untuk menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, November silam mengatakan, pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan guna mempermudah para pengusaha berinvestasi di Indonesia. Penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah beberapa di antaranya.

Baca Juga: Pengamat: Harga Lahan Kawasan Industri Rp200 Ribu Tidak Masuk Akal

Menanggapi hal tersebut, Ferry Salanto, Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia mengatakan, bila dilihat kejadian banjir besar yang menimpa Jabodetabel di awal 2020, dia melihat ada campur tangan dari manusia juga di sana, dalam hal ini pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang.

“Amdal merupakan salah satu syarat membuat proyek properti. Jadi, kami melihatnya (pembebasan Amdal dan IMB) ini kurang pas,” kata Ferry Salanto menjawab pertanyaan RumahHokie.com.

Tak Hanya Berdampak pada Sektor Industri
Sementara itu, Aldi Garibaldi, Senior Associate Director Investment Service Colliers International Indonesia menuturkan, wacana pembebasan IMB dan Amdal adalah usaha pemerintah untuk mempermudah kondisi yang sulit—dengan kata lain “melepaskan silver bullet”.

“Jika kita lihat secara global, saat ini terjadi perang dagang. Tapi, para pelaku industri yang memiliki pabrik di China, misalnya, belum mau memindahkan pabrik ke indonesia. Kenapa? karena bisa memakan waktu dua tahun. Di sini, mereka mesti mengurus Amdal dan IMB terlebih dulu,” papar Aldi Garibaldi.

Baca Juga: Property Sales Jumping: Trik Curi Start Para Pengembang

Semestinya, imbuh Aldi, pemerintah daerah yang me-review perizinan IMB dan Amdal bisa memberi kepastian—apakah perizinan ini layak atau tidak—dalam dua bulan, sehingga tidak berlarut-larut.

“Di sisi lain, pesaing Indonesia adalah Vietnam yang notabene negara komunis, yang bisa menentukan regulasi yang mengikat dalam waktu singkat,” katanya.

Aldi menyayangkan, bila jadi dilaksanakan, pembebasan IMB dan Andal ini akan berdampak, tidak hanya pada sektor industri, tetapi juga pada sektor properti lain, seperti perumahan, ritel, dan hotel.

“Jadi, sebaiknya IMB dan Amdal jangan dihilangkan, tetapi di-streamline-kan (dibuat lebih efisien – red),” pungkas Aldi.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda