Begini Caranya, Agar Pengembang Tertarik Membangun Rumah Subsidi

Kebijakan pemerintah terkait rumah subsidi selama ini hanya menyentuh sisi permintaan, sementara di sisi pasokan belum banyak mendapat kemudahan.

asmat-amin-sps-group-rumahhokie-dok3
Asmat Amin, Managing Director SPS Group (Dok. RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group) berkomitmen mendukung Program Sejuta Rumah yang digulirkan Pemerintah. Hal ini buktikan dengan pembangunan lebih dari 15.000 unit rumah murah sepanjang kurun 2015 – 2017.

Menurut Asmat Amin, Managing Director SPS Group, hal itu dilakukan sebagai upaya membantu Pemerintah menyelesaikan backlog perumahan yang hingga sekarang masih berada di angka 11 juta unit. Sementara, di sisi lain, kebutuhan hunian bertambah sekitar 800 ribu unit per tahun.

Baca Juga: SPS Group Pasarkan Empat Perumahan Murah di Timur Jakarta

“Bagi Pemerintah, memperkecil angka backlog rumah bukanlah perkara mudah. Apalagi ketersediaan lahan untuk rumah subsidi makin sulit didapat,” jelas Asmat kepada awak media.

Dia menjelaskan, tingginya angka backlog disebabkan pasokan rumah MBR yang minim. Untuk menekan angka backlog, setidaknya pemerintah harus mampu membangun 2,2 juta unit per tahun plus kebutuhan rumah yang bertambah secara reguler tiap tahun.

“Jadi, apabila ingin menyelesaikan persoalan backlog rumah dalam lima tahun ke depan, maka  Pemerintah harus mampu membangun sekitar tiga juta unit per tahun.

Perhatikan Sisi Pasokan
Untuk mengatasi masalah tersebut, Asmat Amin menyarankan, agar dalam lima tahun ke depan Pemerintah membuat program pembangunan rumah bagi MBR tersendiri yang lebih masif, terstruktur, dan terencana guna mengatasi persoalan tersebut.

Selain itu, Pemerintah juga harus berani menawarkan insentif yang menarik bagi dunia usaha, sehingga developer BUMN maupun swasta tertarik membangun hunian terjangkau bagi MBR.

Baca Juga: Asmat Amin: Kami Bangga Bisa Sediakan Hunian Layak Bagi MBR

“Saat ini, banyak developer enggan membangun hunian murah lantaran ketersediaan tanah untuk pengembangan hunian MBR di sejumlah wilayah strategis sudah semakin langka. Kalaupun ada, pasti harganya sudah selangit yang sulit dikembangkan sebagai hunian subsidi,” ungkapnya.

Asmat Amin memaklumi keengganan sebagian developer untuk membangun hunian bagi MBR. Hal ini, imbuhnya, disebabkan sejumlah insentif dari Pemerintah hanya memberi kemudahan di sisi permintaan (konsumen), seperti KPR FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan), SSB (subsidi selisih bunga), dan lain-lain, sementara di sisi pasokan (pengembang) nyaris tak menikmati insentif dari pemerintah.

Harga dan Luas Rumah Tidak Relevan
Selain itu, Asmat juga menyoroti ketentuan harga dan luasan rumah subsidi yang cenderung sama di setiap wilayah, yakni dipatok Rp140 jutaan atau Rp7,8 juta – Rp8 juta per meter persegi.

Ketentuan itu, menurutnya tidak relevan lagi dengan kondisi bisnis saat ini. Sebab, pada praktiknya para pengembang kerap kesulitan melakukan hitung-hitungan bisnis pengembangan proyek hunian MBR dengan keuntungan yang wajar, karena karakteristik bisnis serta daya beli masyarakat di masing-masing wilayah berbeda-beda.

Baca Juga: Harusnya Pemerintah Merevisi Patokan Harga Rumah MBR

“Seharusnya, Pemerintah menentukan nilai jual rumah subsidi sesuai ilmu perbankan, dengan cara menghitung sepertiga besaran UMR (upah minimum regional) masing-masing daerah dikalikan 20 tahun plus bunga cicilan 5% per tahun,” jelasnya.

Misalnya, di Kota Subang dengan UMR Rp2,7 juta, maka akan harga jual rumah sebesar Rp226 jutaan (1/3 UMR = Rp900.000 + bunga cicilan 5% = Rp45.000 x 240 bulan). Begitu juga di Karawang, dengan UMR Rp4,5 juta, maka konsumen bisa membeli rumah dengan harga Rp340 jutaan.

Jadi, dengan ukuran 25 meter persegi, urai Asmat, maka harga rumah subsidi akan berbeda-beda sesuai karakteristik dan daya beli masyarakat di satu dearah.

Skema ini juga memungkinkan pengembang untuk men-down grade luasan unit menjadi lebih kecil ketika hitung-hitungan bisnisnya tidak masuk karena harga tanah di daerahnya lebih mahal.

“Perhitungan harga rumah subsidi seperti ini lebih fair dan menarik bagi developer ketimbang skema harga yang diberlakukan Pemerintah saat ini,” pungkasnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda