Benarkah Penghapusan Pajak Barang Mewah Akan Menggerakkan Sektor Properti?

Wacana penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dilakukan agar harga rumah menjadi lebih murah dan diharapkan mampu menjadi stimulus bagi sektor properti yang saat ini sedang melemah.

Penghapusan Pajak PPnBM, Rumah Mewah, Pajak properti, Kementerian Keuangan RI, Penghapusan Pajak Barang Mewah
(Gambar Ilustrasi: istimewa)

RumahHokie.com (Jakarta) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mewacanakan akan menghapuskan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Penghasilan (PPh) 22 untuk pembelian rumah mewah.

Wacana penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Penghasilan (PPh) dilakukan agar harga rumah menjadi lebih murah dan diharapkan mampu menjadi stimulus bagi pergerakan di sektor properti yang saat ini sedang melemah.

Dilansir dari laman CNN Indonesia, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan RI, Suahasil Nazara, menerangkan kendati masih dalam pertimbangan, pihaknya telah membicarakan rencana kebijakan penghapusan PPnBM dengan perusahaan pengembang properti.

Baca Juga: Ragam Biaya yang Harus Dikeluarkan Ketika Anda Punya Rumah

“Selain membuat harga rumah lebih murah, ada beberapa poin lain yang menjadi pertimbangan kami. Pertama, sektor properti dianggap memberikan kesempatan kerja yang banyak, sehingga penghapusan pajak dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) yang besar,” tuturnya, Kamis (18/10/2018) di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

Lebih lanjut, Suahasil mengatakan, dampak positif kedua dari penghapusan pajak tersebut diklaim akan memperbaiki kondisi di pasar properti.

Baca Juga: Soal Pajak Tanah Telantar, REI: Bedakan Pengembang dan Spekulan!

Ia mencontohkan, saat ini penjualan rumah mewah dari pengembang properti dikenakan PPnBM. Namun, rumah bekas yang dijual antar individu tidak menjadi obyek PPnBM, sehingga transaksi rumah mewah lebih banyak terjadi pada hunian bekas.

Selain itu, dirinya berujar munculnya PPnBM pada rumah mewah membuat permintaan menjadi lebih sedikit. Apalagi, tingkat pajak rumah mewah boleh dibilang cukup tinggi.

Tidak Langsung Menggairahkan Pasar Properti
Sementara itu, pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Director Head of Research of Consultancy Savills Indonesia, Anton Sitorus.

Dihubungi oleh RumahHokie.com, Senin (22/10/2018) melalui sambungan telepon, dirinya mempertanyakan seberapa efektif dan berdampak rencana kebijakan tersebut terhadap sektor properti.

“Saya rasa kebijakan penghapusan pajak PPnBM akan berpengaruh pada sektor properti, tetapi tidak serta-merta akan membuatnya bergairah, karena ada banyak faktor lain yang mempengaruhi, seperti perekonomian yang kini sedang melemah,” jelas Anton.

Baca Juga: Savills Indonesia: Menghadapi Tahun Politik, Pasar Properti Tanah Air diprediksi Lesu

Menurutnya, butuh waktu untuk memulihkan kondisi bisnis properti di Tanah Air dan diperlukan kebijakan yang sinkron serta menyeluruh yang harus dilakukan oleh Pemerintah.

“Lihat saja peraturan pajak PPnBM dan PPh yang tidak sinkron. Dalam PPnBM rumah dengan harga Rp20 miliar kena pajak. Sedangkan pada peraturan pajak PPh disebutkan yang kena pajak itu rumah dengan nilai Rp5 miliar. Jadi, banyak peraturan yang belum sinkron,” kata Anton.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2017, rumah dan town house non strata title dengan harga jual sebesar Rp20 miliar atau lebih serta apartemen dan kondominium strata title dengan harga jual minimal Rp10 miliar, menjadi objek PPnBM sebesar 20%.

Sedangkan, ketentuan mengenai PPh 22 untuk properti mewah diatur dalam PMK No.90/PMK.03/2015. Dalam peraturan itu disebutkan, rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp5 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi, dikenakan tarif pajak sebesar 5%.

Adhitya Putra Pratama
adhitya.putra@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda