Bertemu Wapres, APERSI Beri Sejumlah Masukan Terkait Perumahan Rakyat

Jika tidak ada tambahan kuota di tahun ini, Apersi menyarankan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), memaksimalkan kreativitas pola subsidi pembiayaan.

dpp-apersi-kunjungi-kantor-wapres-maruf-amin-rumahhokie-dok1
Bertemu Wakil Presiden Maruf Amin, DPP Apersi memberikan sejumlah masukan terkait perumahan rakyat (Foto: Dok. APERSI)

RumahHokie.com (Jakarta) – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) memberikan beberapa masukan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin, terkait masalah yang dihadapi pengembang properti, terutama yang berkaitan dengan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal ini disampaikan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah, kepada Wakil Presiden saat menerima pengurus DPP APERSI, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Baca Juga: Ini Usulan APERSI ke Pemerintah Perihal Anggaran FLPP di Tahun Depan

Dalam pertemuan ini, turut hadir pula Sekjen DPP APERSI, Daniel Djumali; Bandahara Umum, Surya Chandra; Wakil Ketua OKK, Fankie Kalalo; Wakil Ketua, Abbas Minen; Wakil Ketua, Yoyok Sugeng; Wakil Ketua, Dedy Indra Setiawan; Sekretaris Eksekutif, Ady Gunawan; Wantim DPD Sulsel, M. Rais; Ketua DPD Sulsel, Yasser Latief; dan Bendahara DPD Sulsel, Sulkifli Ishak Jarre.

dpp-apersi-kunjungi-kantor-wapres-maruf-amin-rumahhokie-dok
Pengurus DPP APERSI saat melakukan kunjungan ke Kantor Wakil Presiden RI. (Foto: Dok. APERSI)

Pada kesempatan tersebut, Junaidi Abdillah menyampaikan, saat ini APERSI mewadahi sekitar 3.000-an anggota. Berdasarkan site plan yang terbit, imbuh Junaidi, tahun ini organisasi yang dipimpinnya bakal mampu menyediakan 221.000 unit rumah, sementara kuota rumah subsidi yang tersedia dari Pemerintah untuk MBR hanya berkisar 80.000 unit.

“Dalam pertemuan ini, kami menyampaikan beberapa usulan. Jika tidak ada tambahan kuota di tahun ini, maka Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), harus memaksimalkan kreativitas dari pola subsidi pembiayaan,” tutur Junaidi dalam keterangan tertulis yang diterima RumahHokie.com.

Baca Juga: Kuota KPR Subsidi Habis, APERSI Kritisi Pemerintah

Kreativitas yang dimaksud misalnya memperpanjang jangka waktu cicilan KPR dan tingkat suku bunga yang disubsidi. Di sisi porsi pembiayaan, di mana pemerintah sebesar 75% dan SMF (Sarana Multigriya Finansial) sebesar 25%, bisa dievaluasi misalnya pemerintah 50%, SMF 25%, dan bank pelaksana 25%.

“Selain itu, kelompok sasaran (penerima subsidi) juga perlu divaluasi dari sisi penghasilan keluarga. Misalnya, penghasilan keluarga kurang dari Rp4 juta, atau di kisaran Rp4 juta sampai dengan Rp6 juta, sehingga bisa diberikan suku bunga yang sesuai dengan penghasilan keluarga,” paparnya.

Baca Juga: Inilah Kendala Pembangunan Rumah Rakyat Menurut Asosiasi Pengembang

Asosiasi juga meminta dorongan pemerintah kepada perbankan untuk bisa mengakomodasi masyarakat dengan penghasilan tidak tetap (non-fixed income) mendapatkan KPR subsidi.

“Di sisi lain, PNS, TNI, POLRI, dan MBR sebaiknya juga memiliki fasilitas KPR hingga harga unit maksimal Rp300 juta; di samping itu, seyogianya batasan PPN juga disesuaikan dengan diberlakukannya PPH final,” pungkas Junaidi.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda