BPN Prabowo-Sandi: Saat Ini Program Perumahan Berorientasi Pencitraan

Keluarga miskin dan berpendapatan rendah penghuni permukiman kumuh padat perkotaan dinilai tidak mendapatkan banyak manfaat dari program Rusunawa dan Bedah Rumah yang dibesut Pemerintah.

Suhendra Ratu Prawiranegara - rembuk nasional forwapera - 2019 - anto erawan - rumahhokie - dok
Suhendra Ratu Prawiranegara: angka backlog yang tinggi menunjukkan Indonesia sedang mengalami krisis perumahan rakyat. (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Hampir semua program penyediaan perumahan rakyat dinilai lebih berorientasi pencitraan politik dan digunakan untuk tujuan-tujuan politik praktis. Sebut saja Program Bedah Rumah (Bantuan Perumahan Perumahan Swadaya/BSPS) dan pemberian blok-blok Rusunawa untuk tentara, polisi dan pesantren-pesantren dan pihak-pihak tertentu yang mampu mengakses keputusan pemerintah.

“Akibatnya, program-program tersebut tidak mengenai sasaran, sehingga angka backlog perumahan di perkotaan tetap tinggi dan semakin meningkat,” tukas Suhendra Ratu Prawiranegara, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi, dalam acara “Rembuk Nasional: Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Kabinet 2019 – 2024” yang dibesut Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), belum lama ini.

Baca Juga: Perumahan Rakyat Masih Terkendala, TKN Jokowi-Ma’ruf Tawarkan Beberapa Strategi

Hal ini, imbuhnya, membuat keluarga miskin dan berpendapatan rendah penghuni permukiman kumuh padat perkotaan yang diperkirakan mencapai sekitar 30% dari total penduduk perkotaan (40 juta lebih dari sekitar 140 juta penduduk perkotaan) tidak mendapatkan banyak manfaat dari program Rusunawa dan Bedah Rumah (BSPS) tersebut.

Suhendra menyebut, janji pemerintah melalui Kementerian PUPR di 2015 lalu untuk mencapai zero permukiman kumuh, 100% sanitasi dan 100% air bersih (program 100-0-100) pada 2019 hanyalah isapan jempol belaka.

Baca Juga: Inilah Tiga Kendala Perumahan Rakyat Versi Presiden Jokowi

Luas permukiman kumuh pun terus bertambah, dari 47.393 hektar di 2000 menjadi 59.000 hektar di 2010 berdasarkan Sensus BPS. Dengan pertambahan rata-rata lebih dari 1.000 hektar setiap tahunnya, diperkirakan kawasan kumuh akan mencapai 70.000 hektar di 2020.

“Ketiga indikator perkotaan tersebut masih sangat jauh dari angka-angka yang dijanjikan tersebut. Masih ada puluhan ribu hektar permukiman kumuh, dan cakupan penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan yang masing-masing baru mencapai sekitar 60%,” katanya.

Backlog Bertambah, Tanda Krisis Perumahan
Di sisi lain, angka backlog perumahan semakin bertambah yakni menjadi 13,6 juta unit (berdasar sensus BPS 2010). Sebelumnya, ada 4,3 juta unit pada Sensus BPS tahun 2000. Diperkirakan pada Sensus 2020, jumlah ini bertambah menjadi sekitar 20 juta unit.

Baca Juga: Bobby Nasution: Kiprah Calon Menantu Jokowi di Ranah Properti

“Berarti ada rata-rata pertambahan 930 ribu unit kekurangan rumah setiap tahun. Dengan demikian, tanpa adanya reformasi program perumahan rakyat yang progresif, pertambahan backlog akan terus berlangsung,” jelas Suhendra.

Menurutnya, angka backlog yang tinggi ini menunjukkan Indonesia sedang mengalami krisis perumahan rakyat yang berkorelasi dengan pengelolaan urbanisasi yang buruk dan program-program perumahan rakyat yang tidak tepat sasaran.

Tiga Sistem Perumahan
Lebih lanjut, Suhendra mengatakan, BPN Prabowo – Sandi memiliki visi untuk mewujudkan kota-kota berkelanjutan pro-poor dan ramah lingkungan. Pasalnya, tren urbanisasi tinggi global harus mendorong negara untuk memantapkan strategi permukiman perkotaan, sehingga urbanisasi tidak menghasilkan permukiman kumuh.

“Negara juga harus hadir memimpin penyediaan perumahan rakyat dan pembangunan kota-kota di Indonesia. Pemerintah harus memiliki public developer yang andal, menguasai lahan (land bank) dalam jumlah besar, dan kapasitas yang untuk mengembangkan kawasan permukiman secara inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Program Sejuta Rumah: Target, Kendala, dan Harga Rumah Subsidi

Pemerintah juga harus memastikan terbangunnya Sistem Perumahan Publik (Public Housing) untuk menyediakan hunian layak terjangkau di kota-kota besar. Kedua, Sistem Perumahan Sosial (Social Housing) untuk menyediakan hunian bagi golongan miskin dan memiliki masalah sosial di kota-kota besar. Ketiga, Sistem Perumahan Swadaya (Selfhelp Housing) untuk menyediakan perumahan bagi komunitas-komunitas permukiman kumuh dan liar di kota-kota besar melalui pendekatan partisipasi dan pemberdayaan komunitas.

“Ke depan, praktik spekulasi properti, harus semakin dikendalikan melalui kejelasan perencanaan dan peran aktif public developer yang dikuasai pemerintah. Hal ini sudah dilakukan di berbagai negara maju Asia, seperti Jepang melalui Urban Renaissance Agency (URA), Singapura melalui Housing Development Board (HDB) dan Urban Redevelopment Authority (URA), serta Korea Selatan melalui Korean Land and Housing Corporation (KLHC),” pungkas Suhendra.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda