Cegah Praktik Mafia Tanah, ATR/BPN Lakukan Digitalisasi Pertanahan

Modus dari mafia tanah yang pada waktu lalu tertangkap salah satunya adalah menggunakan KTP dan surat-surat palsu. Dengan sistem digitalisasi, proses autentifikasi akan sangat diperhatikan.

sengketa-tanah-mafia-tanah-atr-bpn-anto-erawan-rumahhokie-dok
Sengketa tanah (Foto: Dok. RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan, akan menindak keras mafia tanah. Sebelumnya, pada 12 Februari 2020 lalu, Kementerian ATR/BPN dan POLRI mengumumkan telah menangkap mafia tanah yang beraksi di bilangan Jakarta Selatan.

Komplotan ini dijerat dengan Pasal 263 dan 264 KUHP tentang pembuatan surat palsu. Selain itu, mereka juga terancam 20 tahun penjara karena terjerat Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Baca Juga: Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Polri

Meski demikian, ATR/BPN merasa perlu melakukan upaya pencegahan. Salah satu upaya pencegahan tindak mafia tanah adalah dengan digitalisasi pertanahan.

“Dengan sistem digital akan meminimalisir praktik-praktik yang terjadi sekarang, karena ini akan merubah pola kerja Kementerian ATR/BPN. Demikian juga pihak-pihak yang kami beri kewenangan seperti surveyor berlisensi dan PPAT, kami sudah coba dengan Hak Tanggungan Elektronik. Jadi polanya tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu sertifikat diserahkan dulu ke seseorang kemudian dibawa ke kantor pertanahan,” ujar Suyus Windayana, Direktur Jenderal Hubungan Hukum Pertanahan dalam siaran pers yang dirilis Kementerian ATR/BPN, Rabu (19/2/2020).

Modus Mafia Tanah
Modus dari mafia tanah yang pada waktu lalu tertangkap salah satunya adalah menggunakan KTP dan surat-surat palsu. Dengan sistem digitalisasi, imbuhnya, proses autentifikasi akan sangat diperhatikan.

“Bagaimana memastikan bahwa sertipikat itu betul-betul milik saya. Misalkan di dalam sistem sudah ada e-KTP, nomor sertifikat, tinggal ditambahkan sidik jari, itu merupakan satu kesatuan. Kita akan gunakan teknologi terbaru agar lebih secure,” tambah Suyus Windayana.

Baca Juga: 2024, Kementerian ATR/BPN Ditargetkan Jadi Lembaga Berstandar Dunia

Selain surat palsu, komplotan mafia tanah ini juga menggunakan PPAT palsu. Untuk itu Suyus mengimbau masyarakat sebelum melakukan transaksi jual beli tanah untuk melakukan crosscheck terlebih dahulu.

“Kalau ingin transaksi jual beli aman, masyarakat bisa cek PPAT resmi di website Kementerian ATR/BPN. Di situ terlampirkan foto, alamat, surat keputusan PPAT,” papar Suyus.

Menurutnya, permasalahan pertanahan yang dihadapi itu kebanyakan terjadi pada tanah-tanah yang belum bersertifikat, sehingga pihaknya saat ini fokus pada proses sertifikasi dengan cepat, dan kemudian data disimpan ke dalam sistem digital.

Baca Juga: ATR/BPN Akan Jadi Pengelola Big Data Pertanahan dan Tata Ruang di Indonesia

“Kami juga sedang transformasi 46 juta bidang yang dulu, sedang kami pindahkan ke dalam sistem digital. Masih ada 17 juta sertifikat yang saat ini dalam proses digitalisasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suyus mengimbau masyarakat untuk menjaga tanahnya agar terhindar dari mafia tanah.

“Masalahnya, di lapangan tidak dikuasai oleh masyarakat, datang surat kemudian kita sertifikatkan, tiba-tiba ada orang lagi mengaku, masyarakat juga harus menguasai dan menjaga batas-batas tanahnya itu,” pungkasnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda