Dana Jangka Panjang Perumahan Memerlukan Sekuritisasi KPR

Untuk menghimpun dana jangka panjang, dibutuhkan pasar modal yang beroperasi secara efektif dan efisien yang di dalamnya diperdagangkan instrumen utang.

rumah-sederhana-subsidi-menengah-drone-rumahhokie-dok
Foto: Dok. RumahHokie.com

RumahHokie.com (Nusa Dua) – Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dinilai mengalami kendala di sisi pembiayaan jangka panjang.

Untuk menghimpun dana jangka panjang, dibutuhkan keberadaan pasar modal yang beroperasi secara efektif dan efisien yang di dalamnya diperdagangkan instrumen utang, surat berharga (bond) atau fixed-income securities lainnya termasuk sekuritisasi aset KPR.

Baca Juga: Pemda Kunci Kesuksesan Program Sejuta Rumah

Demikian penuturan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Lana Winayanti pada acara Asian Fixed Income Summit (AFIS) 2017, di Nusa Dua, Bali. AFIS sendiri merupakan acara tahunan yang diselenggarakan The Asian Secondary Mortgage Market Association (ASMMA).

“Sekuritisasi merupakan salah satu cara untuk menyalurkan dana dari pasar modal ke sektor perumahan dan hal ini sudah terbukti efektif di beberapa negara,” kata Lana seperti dinukil dari siaran pers yang dirilis KemenPUPR.

Melalui sekuritisasi, imbuhnya, kreditur asal (bank penyalur KPR) mampu memiliki dana jangka panjang sekaligus menanggulangi masalah mismatch pendanaan—misalnya dana jangka pendek digunakan untuk portfolio investasi jangka panjang—sehingga lebih banyak lagi KPR diterbitkan sebagai suatu instrumen investasi yang aman.

Baca Juga: Kementerian PUPR Susun Roadmap Pembiayaan Perumahan Nasional

Di Indonesia, ujar Lana, terdapat beberapa institusi yang berperan dalam mengembangkan sekuritisasi KPR, yaitu Bank Indonesia, OJK (Otoritas jasa keuangan), dan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, termasuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebagai satu-satunya badan usaha yang mendapatkan mandat untuk menjalankan bisnis sekuritisasi aset KPR di Indonesia.

“Bersama-institusi tersebut, Kementerian PUPR akan melakukan yang terbaik bagi pengembangan efisiensi sistem pembiayaan perumahan,” kata Lana.

Lebih lanjut, Lana juga mendorong para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Pasalnya, berdasarkan hasil pemeringkatan terbaru yang dikeluarkan oleh tiga lembaga pemeringkat international, Indonesia merupakan negara dengan peringkat Investment Grade artinya dipandang aman dan positif untuk investasi.

“Oleh karena itu, kami berharap biaya dana untuk dana jangka panjang di masa depan dapat semakin mengecil dan pada akhirnya dapat menurunkan suku bunga KPR,” terangnya.

Aset Harus Berkualitas
Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida mengatakan, tidak mudah mencari produk yang dapat disekuritisasi.

“Kalau kita lihat KPR, yang disekuritisasi adalah cicilan KPR dan bersifat jangka panjang. Untuk MBR, mereka cukup potong gaji dan pembayarannya lebih pasti, risiko kecil. Bank akan melihat hal tersebut sebagai aset yang bagus dan tentunya akan melepasnya dalam bentuk EBA-SP (Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi).

Aset-aset yang disekuritisasi, tegasnya, harus aset yang memiliki kualitas yang bagus dan tidak menimbulkan risiko bagi investor.

Di EBA-SP, ujar Nurhaida saat ini dana pensiun mencapai 48%. Sementara jenis lainnya adalah dari asuransi dan perbankan. Lebih jauh lagi Nurhaida mengatakan untuk mendorong sekuritisasi oleh perbankan agar dapat memberikan KPR lebih banyak lagi kepada masyarakat ada dua hal yang harus dilakukan.

“Pertama dari produk, kita harus mendorong lebih banyak perbankan untuk melakukan sekuritisasi. Kedua, kalau produknya sudah banyak, maka tingkat demandnya harus ditingkatkan, baik untuk domestik maupun internasional,” ungkapnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda