Database MBR Diperlukan Agar Program Sejuta Rumah Tak Salah Sasaran

Tahun ini, jumlah bank pelaksana sebanyak 40 bank yang terdiri dari 10 bank nasional dan 30 bank pembangunan daerah (BPD).

coffee-morning-forwapera-2-memperkuat-program-sejuta-rumah-rumahhokie-anto-erawan-dok
(Foto: Dok. Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Direktur Operasi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Nostra Tarigan mengatakan, Program Sejuta Rumah merupakan program multi-stakeholder yang harus disukseskan bersama-sama.

Bahkan, imbuhnya, sektor perumahan ini telah diatus dalam beberapa undang-undang, seperti UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), UU No. 4 tahun 2016 tentang Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), dan UU No.20/2011 tentang Rumah Susun.

Baca Juga: Inilah Kendala Pembangunan Rumah Rakyat Menurut REI dan APERSI

Untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mengakses KPR FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) atau KPR subsidi.

“Dengan fasilitas ini, MBR dapat menikmati uang muka terjangkau, bunga tetap 5% selama masa kredit maksimal 20 tahun, bebas PPN (Pajak pertambahan nilai) dan bebas premi asuransi. Sementara itu, syarat penerima subsidi, salah satunya adalah penghasilan pokok tidak melebihi Rp4 juta untuk Rumah Tapak dan Rp7 juta untuk Rumah Susun,” tutur Nostra dalam diskusi bertema “Memperkuat Program Sejuta Rumah” yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), Kamis (19/4/2018).

Dia memaparkan, MBR dari swasta, PNS, BUMN, TNI, Polri selama memenuhi syarat boleh menggunakan FLPP. Untuk besaran uang muka diserahkan kepada perbankan. Sementara itu, penyaluran FLPP dilakukan PPDPP melalui bank pelaksana.

Baca Juga: Mau Rumah Subsidi, Ini Dia 40 Bank Penyalur KPR FLPP di 2018

“Tahun 2018 ini, jumlah bank pelaksana sebanyak 40 bank yang terdiri dari 10 bank nasional dan 30 bank pembangunan daerah (BPD). Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2017, yakni sebanyak 33 bank,” kata Nostra.

Database MBR
Sementara itu, Budi Permana, Business & Sales Development Department Head, Subsidized Mortgage Division Bank BTN menguraikan, beberapa permasalahan masih mengganjal program yang dicanangkan pada April 2015 ini.

Pertama, masalah keterhunian. Menurutnya, banyak rumah subsidi yang tidak dihuni karena berbagai alasan, bukan selalu karena tidak mau menghuni.

“Untuk itu, masyarakat perlu diedukasi, bahwa rumah MBR ini untuk dihuni, bukan sebagai sarana investasi,” kata Budi.

Baca Juga: 4 Tips Rahasia Mendapat Rumah Subsidi dari Pemerintah

Ketepatan sasaran menjadi persoalan berikutnya. Dia mengaku, pihak perbankan memproses KPR subsidi berdasarkan legal formal. Itu pun masih bisa tidak tepat sasaran.

“Mungkin saja konsumen menggunakan dokumen yang tak seharusnya. Misalnya, mengaku tak punya rumah, bahkan dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan,” jelasnya.

Untuk itu, papar Budi, sudah saatnya Indonesia memiliki database MBR, sehingga penyaluran KPR FLPP bisa tepat sasaran.

Di sisi lain, data potensi juga diperlukan untuk berlangsungnya Program Sejuta Rumah. Contohnya, belum banyak perusahaan atau instansi yang memiliki data karyawannya yang belum punya rumah.

“Bila setiap instansi memiliki data tersebut, tentu bisa memudahkan Program Sejuta Rumah sehingga lebih terarah dan fokus,” pungkasnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda