Dibantu Bank Dunia, Program Perumahan Terjangkau Dimulai 2018

Sebanyak 40% keluarga bisa membeli rumah dari pasar komersial, 40% tidak dapat membeli rumah formal tanpa subsidi dan 20% tidak dapat membeli tanpa subsidi.

rumah-sederhana-subsidi-menengah-drone-rumahhokie-dok
Foto: Dok. RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mulai menyusun rencana kerja Komite Pengelola Proyek (project management committee) dan Unit Pengelola Proyek (Project Implementation Unit) untuk Proyek Perumahan Terjangkau (National Affrodable Housing Program/NAHP).

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR, Lana Winayanti selaku Kepala Komite Pengelola Proyek mengatakan, masih terdapat ketimpangan antara  pasokan (supply) dan permintaan (demand) khususnya terkait dengan penyediaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Baca Juga: KemenPUPR dan Bank Dunia Bahas Pasokan Rumah Rakyat

“Berdasarkan hasil kajian World Bank Tahun 2016, terdapat 40% rumah tangga yang mampu membeli rumah dari pasar komersial, 40% tidak dapat menghuni rumah formal tanpa bantuan subsidi dan 20% sisanya tidak dapat membeli rumah tanpa bantuan subsidi,” ungkap Lana dalam siaran pers yang dirilis KemenPUPR.

Dalam rangka  mengatasi tantangan dan permasalahan di bidang perumahan tersebut, pemerintah melakukan kerjasama dengan World Bank (Bank Dunia) untuk program NAHP sebesar USD450 juta.

Baca Juga: Gandeng Bank Dunia, Pemerintah Perkuat Sistem Pengembangan HREIS

“Pinjaman dari Bank Dunia tersebut akan digunakan untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan  Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar USD 215 juta, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Swadaya (BSPS) sebesar USD215 juta dan Bantuan Teknis Reformasi Kebijakan Perumahan sebesar USD20 juta,” terangnya.

Lana berharap proyek NAHP akan memberikan kontribusi outcome sebesar 126.000 rumah tangga untuk memiliki rumah melalui program BP2BT dan 450.000 rumah tangga untuk meningkatkan kualitas atau membangun baru rumahnya melalui program BSPS.

Backlog Kepenghunian 2,6 Juta
Sementara itu, Direktur  Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin selaku Wakil Kepala Komite Pengelola Proyek mengatakan bahwa proyek rumah terjangkau (NAHP) yang saat ini tengah disiapkan oleh pemerintah perlu rescheduling (penjadwalan ulang).

“Rencana kontrak dengan World Bank memang untuk tiga tahun dimulai dari 2017 hingga 2019, akan tetapi pelaksanaannya dua tahun. Jadi saya harapkan di tahun 2018 dan 2019 merupakan pelaksanaannya. Untuk tahun 2017 ini, kita fokus pada persiapannya,” tutur Syarif.

Baca Juga: 30.000 Unit Rumah Dapat Dana BSPS dari Bank Dunia Tahun Ini

Selain itu, Syarif juga mengharapkan Tim PIU dapat melakukan penyempurnaan pada tahapan rencana kerja dan dapat melaporkan kepada PMC setiap progres persiapan teknisnya.

“Pada akhirnya saya juga berharap, proyek perumahan terjangkau ini dapat mengurangi backlog dari 7,6 juta bedasarkan kepenghunian dapat turun  sebesar 2,6 juta dalam lima tahun terakhir ini,” pungkasnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda