DPP REI: Pelaksanaan Program Sejuta Rumah Masih Terhambat

DPP REI menilai pembangunan rumah bersubsidi dari pelaksanaan Program Sejuta Rumah (PSR) masih dihadapkan oleh berbagai hambatan dan tantangan.

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata-Adhiya Putra-DSC_5154
Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata. (Foto: Adhitya Putra - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Ketua Umum, Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI), Soelaeman Soemawinata menilai pembangunan rumah bersubsidi dari pelaksanaan Program Sejuta Rumah (PSR) masih dihadapkan oleh berbagai hambatan.

Diantara yang menjadi rintangannya adalah belum terealisasinya kebijakan penyederhanaan perizinan untuk pembangunan rumah bersubsidi sesuai PP No 64 tahun 2017.

Dalam konfrensi pers Awal Tahun di kantor DPP REI di Jakarta, Rabu (31/01/2018) Soelaeman menjelaskan selain itu pula, pembangunan rumah bersubsidi juga mengalami bottle neck dalam penyaluran subsidi FLPP oleh perbankan di sejumlah daerah, karena kurangnya SDM yang ada.

Baca Juga: DPP REI Tambahkan Target Pembangunan Rumah Subsidi untuk MBR

Ia melanjutkan, posisi REI hanya ‘relawan’ dalam pembangunan rumah rakyat sesuai dengan amanah UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hingga kini hampir 70% anggota REI adalah pengembang rumah bersubsidi.

“Sangat disayangkan bila dalam tiga tahun PSR berjalan, belum seluruh pemangku kepentingan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap program strategis nasional tersebut, khususnya terkait kemudahan perizinan, serta dukungan dalam penyediaan listrik dan air di lokasi perumahan subsidi yang dibangun anggota REI,” ungkap Soelaeman.

Lebih jelas ia memaparkan, penyediaan listrik dan air bersih merupakan salah satu syarat untuk akad kredit.

“Kalau spiritnya tidak sama, kemudian pasokan listrik atau air lama, maka akad kredit tertunda dan yang menderita adalah pengembang, karena menanggung bunga kredit konstruksi (modal kerja) yang tinggi,” ujarnya.

Baca Juga: REI Tingkatkan Kompetensi Pengembang untuk Sukseskan Program Sejuta Rumah

Selain itu, REI juga menyoroti soal suku bunga kredit konstruksi yang relatif tinggi. Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia tersebut terus memperjuangkan agar pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mendorong suku bunga kredit konstruksi dapat diturunkan.

Saat ini bunga kredit konstruksi untuk pengembang rumah bersubsidi disamakan nilainya dengan pengembang hunian non subsidi yang berkisar 11% hingga 13%.

Sementara untuk pembeli rumah bersubsidi, pemerintah sudah menyediakan KPR dengan suku bunga 5% dan uang muka (DP) sebesar 1%.

“Program PSR ini bagus sekali, tetapi akan sulit terealisasi kalau belu semua stakeholder bergerak. REI tidak bisa ‘lari’ sendiri, karena kami membutuhan dukungan pemangku kepentingan lain, meningat program tersebut merupakan program strategis nasional dan bagian dari Nawacita Presiden Jokowi.” pungkasnya.

Adhitya Putra Pratama
adhitya.putra@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda