Dukung Pemindahan Ibukota, REI Beri Empat Masukan untuk Pemerintah

Pengembang swasta tidak keberatan bila harus mendanai pembangunan fasilitas hunian dan komersial di ibukota baru, karena captive market sudah jelas.

REI-dukung-ibukota-baru-buka-puasa-bersama-rei-dengan-media-anto-erawan-rumahhokie-dok
REI optimistis bisa membantu pemerintah dalam mengembangkan ibukota baru (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Menyusul rencana Pemerintah yang akan memindahkan ibukota negara ke Kalimantan Tengah, Real Estat Indonesia (REI) menegaskan dukungannya.

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengungkapkan, sebagai asosiasi pengembang tertua dan terbesar di Indonesia, REI memiliki kompetensi teruji dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Baca Juga: Sukseskan Program Perumahan Rakyat, Ini Dua Usulan REI untuk Pemerintah

Menurutnya, anggota REI selama ini telah mengembangkan 34 kota baru di Jabodetabek dengan luas area rata-rata sekitar 60 ribu hektar. Hampir semuanya kini menjadi kota-kota baru yang mandiri, termasuk menciptakan sentra-sentra pemerataan ekonomi masyarakat.

“Contohnya di BSD, Bintaro, Lippo Karawaci dan sebagainya itu luasnya rata-rata mencapai 60 ribu hektar, dan itu dikembangkan sekitar 20 sampai 30 tahun,” kata Soelaeman Soemawinata dalam acara buka puasa bersama DPP REI dengan media di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Baca Juga: REI Sebut Tiga Kendala Pembangunan Perumahan ASN dan TNI-Polri

Melihat track record tersebut, imbuhnya, REI optimistis bisa membantu pemerintah dalam mengembangkan ibukota baru. Eman—demikian sapaan akrabnya—menuturkan, pengembangan kawasan baru sebaiknya memang melibatkan pihak swasta dan ahli-ahli di bidangnya masing-masing. Pasalnya, sinergi dan koordinasi sangat dibutuhkan mengingat pengembangan kawasan—apalagi sebuah ibukota negara—butuh waktu yang panjang.

Tak Perlu Dana dari Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengestimasi pembangunan ibukota baru akan membutuhkan anggaran sekitar Rp466 triliun.

Namun dari kebutuhan tersebut, dana yang disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar Rp30,6 triliun, itu pun bersifat multiyears.

Untuk itu, Pemerintah akan menggandeng BUMN serta mengandalkan keterlibatan swasta, antara lain melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Baca Juga: REI Usulkan Harga Rumah Subsidi Naik 7,5% Karena Beberapa Hal Ini

Menanggapi hal tersebut, Eman mengatakan, pengembang swasta tidak mempermasalahkan bila diminta mendanai pembangunan fasilitas hunian dan komersial di ibukota baru. Karena setidaknya akan ada captive market sebanyak 1,5 juta orang di ibukota baru tersebut yang membutuhkan  rumah, kawasan komersial, hotel, ruang pertemuan, pusat perbelanjaan, sarana hiburan dan rekreasi, serta fasilitas kota lainnya.

“Saya yakin pengembang tentu tertarik melihat captive market-nya yang besar,” jelas Eman yang memiliki background sebagai urban planner.

Baca Juga: Inilah Kendala Pembangunan Rumah Rakyat Menurut REI dan APERSI

Dia menjamin, pengembang swasta, terutama anggota REI, mampu membiayai sendiri pembangunan ibukota baru tersebut—tidak perlu dari dana pemerintah.

“Kami bisa memakai equity dan dana bank. Sedangkan untuk pengembangan beberapa proyek skala besar, kami bisa membentuk konsorsium. Pembiayaan enggak ada masalah, karena captive market-nya sudah jelas,” papar Presiden Federasi Real Estat Dunia (FIABCI) Asia Pasifik ini.

Empat Catatan untuk Pemerintah
Kendati menyatakan dukungan, Soelaeman tetap memberi beberapa catatan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah secara serius dalam pengembangan kota baru.

Pertama, aspek geografis yang mencakup perhitungan potensi bencana, tanah gambut atau bukan, dan ketersediaan infrastruktur awal seperti listrik, air, serta akses jalan.

“Lebih baik bila lokasi ibukota baru nanti tidak jauh dari pelabuhan, sehingga biaya logistik untuk pengembang tidak terlalu mahal,” kata Eman.

Baca Juga: Pengembang Usulkan Harga Rumah Naik, Ini Jawaban Kementerian PUPR

Kedua, untuk menciptakan kota baru, dibutuhkan regulasi atau payung hukum yang kuat, sehingga pengerjaan proyek memiliki kejelasan hukum. Pengelolaan ibukota baru nantinya juga perlu diatur sebuah otorita yang memiliki kewenangan apakah setingkat Pemerintah Kota (Pemkot) atau dibentuk Badan Pengelola (BP) seperti BP Batam.

Ketiga, terkait dengan investasi, dibutuhkan insentif-insentif bagi swasta yang menjadi pionir dan membiayai sendiri pembangunan kota baru.

Baca Juga: Bangun 394.686 Unit, REI Pasok 40% dari Capaian Program Sejuta Rumah 2018

Keempat, terkait jaminan keamanan dan pengendalian tanah. REI berpendapat pemerintah perlu mengendalikan tata ruang dan mengimplementasikan tata ruang tersebut dengan baik, sehingga swasta lebih mudah melakukan pembangunan tanpa perlu direpotkan dengan negosiasi rumit untuk menggunakan atau mendapatkan tanah.

Eman mengaku, pengembangan kota-kota baru di Jabodetabek selama ini dipenuhi banyak spekulasi, dan kondisi itu menjadi tantangan besar dari sisi harga dan waktu.

“Pemerintah harus mampu mencegah dan mengontrol harga tanah, sehingga swasta tidak berspekulasi untuk membeli tanah di situ. Ini juga sangat penting bagi pengembang,” pungkasnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda