Dukung Program Sejuta Rumah, SMF Susun SOP Pembiayaan Syariah

Sekuritisasi masih terbatas pada KPR Konvensional. Padahal dalam perkembangannya, bank konvensional sudah banyak yang menggarap bisnis KPR Syariah.

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bekerjasama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Tbk (PT SMF) meluncurkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah, Rabu (18/10/2017).

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan KemenPUPR, Lana Winayanti mengatakan, permasalahan di sektor perumahan tak lepas dari kurangnya pasokan rumah murah, lemahnya permintaan akibat mahalnya harga rumah, serta bunga pembiayaan perumahan.

Baca Juga: KPR Syariah: Perbedaan, Keuntungan, dan Perhitungan Cicilan

“Permasalahan lainnya terkait dengan pemanfaatan sumber-sumber dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan melalui intermediary lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Hal ini dikarenakan belum optimalnya dukungan perangkat-perangkat peraturan untuk operasionalisasi lembaga pembiayaan sekunder perumahan tersebut,” papar Lana dalam siaran pers yang diterima RumahHokie.com.

Oleh karena itu, imbuhnya, pemerintah menetapkan strategi kebijakan pembangunan perumahan 2015-2019 bidang pembiayaan melalui peningkatan pembiayaan sekunder perumahan sebesar 15% per tahun untuk transaksi sekuritisasi KPR.

Baca Juga: Inilah Empat Isu Utama Pembiayaan Perumahan Rakyat

“Untuk mencapai target ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan pasar sekunder perumahan melalui Perpres No. 101 Tahun 2016. Dengan Perpres tersebut pemerintah memperluas lingkup bisnis perusahaan pembiayaan sekunder perumahan agar dapat meningkatkan penyaluran dana jangka panjang kepada lembaga penerbit,” jelas Lana.

Dukung Program Sejuta Rumah
Sekuritisasi yang dilakukan di Indonesia saat ini, ujar Lana Winayanti, masih terbatas pada sekuritisasi KPR Konvensional. Dalam perkembangannya, bank konvensional sudah banyak yang beralih kepada bisnis KPR Syariah.

“Untuk meningkatkan pembiayaan perumahan berbasis syariah, salah satunya dapat dilakukan melalui sekuritisasi terhadap PPR Syariah yang nanti hasilnya digunakan kembali untuk mendanai KPR syariah selanjutnya. Oleh karena itu, PT SMF menyusun SOP PPR Syariah atas permintaan dari Kementerian PUPR dalam mendukung Program Sejuta Rumah,” jelasnya.

Baca Juga: Ingin Program Sejuta Rumah, Pemerintah Jangan Buat Aturan Kontradiktif!

Dengan adanya serah terima SOP PPR Syariah kepada Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) dan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), Lana berharap pelaksanaan PPR Syariah akan lebih meningkat, sehingga dapat membantu MBR dalam memiliki dan menempati rumah layak huni.

“Selain itu, saya juga berharap pembiayaan sekunder perumahan atau sekuritisasi lewat sukuk bisa segera dilembagakan oleh PT SMF,” harap Lana.

Pembiayaan Syariah Rp5,449 Triliun
Di sisi lain, Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo, mengatakan bahwa SOP PPR Syariah disusun oleh PT SMF dalam rangka meningkatkan capacity building bagi Lembaga Pembiayaan Perumahan Syariah dan telah disusun berdasarkan regulasi yang ada.

“SOP PPR Syariah yang telah kami susun tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban kami dalam mewujudkan misi mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia,” tuturnya.

Selanjutnya, Ananta mengatakan bahwa PT SMF telah mengalirkan dana dari pasar modal lewat kegiatan sekuritisasi dan pembiayaan ke penyalur PPR sampai dengan 30 September 2017 mencapai Rp32,64 triliun.

“Angka tersebut terdiri dari sekuritisasi sebesar Rp8,155 triliun dan penyaluran pinjaman sebesar Rp24,488 triliun. Dari seluruh dana tersebut, PT SMF telah membiayai kurang lebih 672 ribu debitur KPR dan khusus pembiayaan syariah sebesar Rp5,449 triliun,” pungkasnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda