Ganti UU Pokok Agraria, RUU Pertanahan Ditargetkan Selesai Tahun Ini

UUPA yang masih berlaku sejak 1960 silam dinilai tidak lagi mengakomodasi kondisi yang sudah banyak berubah di masyarakat.

sebidang tanah lahan di mt haryono jakarta - anto erawan - rumahhokie - dok
Sebidang lahan di Jalan MT Haryono, Jakarta (Foto: RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 atau lebih dikenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang masih berlaku hingga saat ini, dinilai tidak lagi mengakomodasi kondisi yang sudah banyak berubah di masyarakat.

UUPA harus dilengkapi dengan peraturan yang lebih spesialis atau spesifik mengenai perkembangan pertanahan saat ini. Hal ini harus dilakukan untuk menciptakan keseimbangan tata guna tanah, sehingga dapat dinikmati secara baik dan optimal oleh masyarakat maupun negara.

Baca Juga: RUU Pertanahan Diharapkan Jadi Solusi Ketimpangan Ekonomi

Himawan Arief Soegoto, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengatakan, target Pemerintah saat ini, menghasilkan Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang bisa menjawab tantangan permasalahan pertanahan dan tata ruang ke depan.

“Fungsi Kementerian ATR/BPN baru sebagai administrator di bidang pertanahan dan tata ruang, yang akan kita dorong ke depan ATR/BPN bisa sebagai regulator tanah, ruang, dan administrator,” jelas Himawan Arief Soegoto dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan di Bali, Jumat (15/3/2019).

Baca Juga: ATR/BPN Godok Wacana Sertifikat Satu Lembar dengan Hologram

Dia menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU Pertanahan, di antaranya One Map Policy for Single Land Registration System; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menuju sistem positif; pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang mendukung ketertiban penggunaan; pemanfaatan tata ruang dan tanah menuju Ekonomi Berkeadilan; perubahan dan penambahan jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB) untuk mendukung perumahan berbasis vertikal; pembentukan Bank Tanah untuk penyediaan tanah bagi kepentingan umum; pelaksanaan Reformasi Agraria; keadilan hukum pertanahan bagi masyarakat hukum adat; serta Pembentukan Peradilan Pertanahan dan Penegakan Hukum.

Baca Juga: Tahun ini, Kementerian ATR/BPN Rilis Aplikasi e-office dan Smart PTSL

Sementara itu, Ketua Komisi II Zainudin Amali menerangkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kepentingan agar hal berkaitan dengan masalah pertanahan yang sudah begitu banyak di luar jangkauan undang-undang yang ada, harus dibuatkan payung hukum yang lebih jelas.

“Dengan demikian, masyarakat bisa merasakan ada kepastian hukum tentang hal yang berkaitan dengan pertanahan. Itu sebabnya mengapa DPR berinisiatif mengajukan usul tentang RUU Pertanahan ini. Mudah-mudahan bisa diselesaikan pada periode DPR 2014 – 2019,” imbuh Zainudin Amali.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda