Genjot Sertifikasi Tanah, ATR/BPN Tawarkan Empat Program

Sofyan Djalil mengatakan, saat ini hanya 44,5 juta bidang tanah yang tersertifikasi dari sekitar 110-130 juta bidang tanah yang ada di luar kawasan hutan.

sertifikat tanah shm - dok
Sertifikat Tanah

RumahHokie.com (Jakarta) – Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menawarkan empat program.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, menjelaskan keempat program tersebut meliputi Pemetaan, Registrasi, dan Sertifikasi melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Secara Lengkap); Reforma Agraria; Pendirian Bank Tanah; dan Penguatan Peran Tata Ruang.

Baca Juga: Ironis, Secara De Facto Negara Tidak Punya Tanah!

Lebih lanjut, Sofyan menuturkan, saat ini hanya 44,5 juta bidang tanah yang tersertifikasi dan teregistrasi dari sekitar 110-130 juta bidang tanah yang ada di luar kawasan hutan. Pada 2025, Sofyan menargetkan seluruh bidang tanah tersertifikasi dan teregistrasi.

“Banyak masalah tumpang tindih karena selama ini sertifikasinya secara sporadis.  Ini akan kami bereskan, 2025 kami targetkan 100% terdata dan bersertifikat. Sertifikasi akan naik secara bertahap, 2019 sertifikasi 9 juta bidang, kemudian 10 juta bidang, sehingga semua terdaftar dan bersertifikat,” imbuhnya seperti dinukil dari keterangan tertulis Kementerian ATR/BPN.

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) per desa, yang selanjutnya ditingkatkan pada level kabupaten/kota dan provinsi (di luar kawasan hutan) diperlukan untuk mencapai target pada tahun 2025.

Baca Juga: Ini Penyebab Masalah Aset Tanah BUMN Sangat Kompleks

Untuk menyukseskan PTSL, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN di antaranya adalah dengan percepatan penyediaan peta kadastral (skala 1:5000 dan penerapan sistem fit for purpose) serta Registrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan data yuridis lengkap (per desa, kabupaten/kota).

Terkait Program Reforma Agraria yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK, pada periode 2015-2019 ditargetkan sebanyak 10,3 juta hektar melalui empat skema.

Skema pertama adalah legalisasi aset yang meliputi legalisasi tanah transmigrasi yang belum bersertifikat seluas 0,6 juta hektar, skema kedua melalui legalisasi aset seluas 5,2 juta hektar.

Dua skema berikutnya adalah redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar yang terdiri dari tanah HGU (hak guna usaha) telantar dan tanah telantar seluas 0,4 juta hektar, serta pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar.

Anto Erawan

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda