HGU untuk Usaha Perumahan Publik dan Perkotaan, Mungkinkah?

Apakah perumahan dan perkotaan bukan suatu usaha yang bisa diupayakan bersama demi kesejahteraan bersama? Bukankah properti dan real estat adalah jenis usaha, bahkan sudah menjadi industri.

muhammad joni - pakar hukum properti - sekum HUD - anto erawan - rumahhokie - dok
Muhammad Joni (ilustrasi: Anto Erawan - RumahHokie.com)

Oleh: Muhammad Joni

RumahHokie.com (Jakarta) – Heboh diksi HGU pada pekan ini. Hak Guna Usaha (HGU) dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria—lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)—dinormakan hanya untuk usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Kiranya UUPA juncto aturan sangat kental usaha agraris.

Namun, benarkah negara kita agraris lagi? Berdaulatkah kita ikhwal agraria?

Benarkah usaha lain semisal properti, real estat, idemditto perumahan dan perkotaan bukan usaha menjanjikan? Lantas, mengapa pengusahaan infrastruktur diprioritaskan daripada perumahan publik dan pembangunan kota publik baru?

Baca Juga: Aturan Hak Guna Usaha (HGU) dan Asas Nasionalitas di Dalamnya

Apakah perumahan dan perkotaan bukan suatu usaha yang bisa diupayakan bersama demi kesejahteraan bersama? Bukankah properti dan real estat adalah jenis usaha, bahkan sudah menjadi industri.

Bukankah usaha properti dan real estat juncto perumahan dan perkotaan adalah usaha yang menjanjikan bagi keuntungan ekonomis? Bukankah UUPA menganut asas pengusahaan tanah-tanah dengan kepentingan bersama dan koperasi?

Baca Juga: Genjot Sertifikasi Tanah, ATR/BPN Tawarkan Empat Program

Sejumlah pertanyaan inilah kemudian yang berkelindan di benak. Namun, ada baiknya kita baca dengan damai Pasal 12 UUPA yang berbunyi:

(1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria di dasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.

(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria.

Ketentuan pasal 12 UUPA ini inline dengan semangat hak menguasai negara (HMN) yang termaktub dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Baca Juga: Aturan Hukum Belum Memadai Bagi Perkembangan Bisnis Properti

Pembaca yang budiman, jika kota hendak dibangun menjadi milik bersama. Jika kota tidak meninggalkan satu pun warganya (no one be left).

Begitu pula, jika Sustainable Development Goals (SDGs) hendak mencapai tujuan Sustainable Cities and Communities, izinkan saya mengambil ijtihad agar UUPA diuji dan dimaknai dapat diberikan untuk usaha perumahan publik (public housing) dan pembangunan perkotaan.

Maksudnya apa? Untuk memastikan kota menjadi empowering city, inklusif,  dan kota yang membahagiakan semua warganya. Bukan menggusurnya. Tabik.

Muhammad Joni adalah praktisi hukum properti, Managing Director Smart Property Consulting (SPC), Sekretaris Umum The HUD Institute, dan Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI). Artikel ini adalah pendapat pribadi penulis.

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda