Hingga Akhir 2018, Pemerintah Akan Resmikan 9 Ruas Tol Trans Jawa

jalan tol pejagan pemalang - kemenpupr - rumahhokie - dok
Jalan Tol Pejagan-Pemalang (Foto: Dok. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) tengah menargetkan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa dari Merak hingga Banyuwangi sepanjang 1.150 Km akan rampung pada akhir 2019.

Saat ini sepanjang 920 kilometer sudah tersambung dari Merak hingga Pasuruan, dimana 607 kilometer sudah beroperasi, sementara sisanya (313 km) ditargetkan selesai akhir 2018.

Baca Juga:  Infrastruktur Diharapkan Jadi Faktor Penolong Iklim Investasi di Indonesia

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sebanyak sembilan ruas tol Trans Jawa akan beroperasi secara bertahap mulai Juli hingga Desember 2018.

“Jalan Tol Pejagan-Pemalang sepanjang 43 km dan Tol Solo-Sragen sepanjang 36 Km, saat ini progresnya sudah 100% dan siap diresmikan bulan Juli 2018,” ungkap Basuki dalam siaran pers yang dirilis KemenPUPR.

Pada September 2018, ruas tol yang akan beroperasi adalah Tol Sragen-Ngawi (51 km) dengan progres fisik saat ini 96% dan Tol Porong-Gempol (6 km) dengan progres fisik saat ini 76%.

Kemudian pada Oktober 2018 akan beroperasi Tol Salatiga-Kartosuro (32 km) dengan progres fisik saat ini 70%. Selanjutnya pada November 2018 akan beroperasi  Tol Pemalang-Batang (33 km) dengan progres fisik saat ini 72%, dan Tol Batang-Semarang (74 km) dengan progres fisik saat ini 78%.

Terakhir, pada Desember 2018 akan beroperasi Tol Wilangan-Kertosono (37 km) dengan progres fisik saat ini 70% dan Tol Pasuruan-Grati-Probolinggo (44 km) dengan progres fisik saat ini 36%.

Skema KPBU
Basuki mengatakan, Tol Trans Jawa dibutuhkan guna meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa yang memiliki kontribusi lebih dari 50% bagi pertumbuhan ekonomi nasional, serta untuk menurunkan biaya logistik sehingga meningkatkan daya saing Indonesia.

Selain itu, ketersediaan jalan tol juga diarahkan untuk lebih mendorong perkembangan potensi ekonomi lokal di sepanjang koridor tol. Salah satunya dengan menyediakan lot-lot bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tempat istirahat (rest area).

Baca Juga: Tantangan Utama Pengembangan Bisnis Real Estat Masa Depan

Pemerintah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) baik swasta maupun BUMN dalam pembangunan jalan tol yang membutuhkan investasi padat modal dan jangka panjang sehingga mengurangi beban belanja APBN.

Untuk ruas tol yang layak secara ekonomi dan finansial akan dibiayai penuh dari investasi badan usaha. Sementara dukungan pemerintah diberikan pada ruas tol yang telah layak secara ekonomi namun secara finansial masih kurang.

Basuki menyampaikan, ada beberapa manfaat dari penggunaan skema KPBU. Pertama, pembagian risiko (risk sharing) antara Pemerintah dan swasta seperti pendanaan dan pengadaan lahan. Kedua, transfer pengetahuan dan teknologi dari swasta. Ketiga, target penyelesaian pekerjaan dengan KPBU tidak tergantung siklus anggaran.

“Melalui skema KPBU, pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan pendanaan (financial gap) infrastruktur terutama jalan tol guna percepatan penyelesaiannya sehingga memberi manfaat yang nyata bagi negara. Dengan demikian dana APBN dapat difokuskan bagi pembangunan infrastruktur yang membutuhkan direct government investment,” pungkas Basuki.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda