Hingga Juli 2018, Capaian Program Sejuta Rumah 486.000 Unit

Untuk mengejar target pembangunan, pemerintah menggandeng seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan, baik pengembang, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

rumah-subsidi-MBR-villa-kencana-cikarang-arrayan-bekasi-development-rumahhokie-anto-erawan
Rumah subsidi besutan PT Arrayan Bekasi Development: Villa Kencana Cikarang (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) Khalawi Abdul Hamid mengungkapkan, pelaksanaan Program Sejuta Rumah tahun ini cukup bagus.

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, tercatat pembangunan rumah hingga akhir Juli telah mencapai angka 486.000 unit.

Baca Juga: Satgas Pemantauan dan Pengendalian Program Sejuta Rumah Dibentuk

“Artinya pembangunan rumah untuk masyarakat dalam Program Sejuta Rumah tetap berjalan. Kami akan tetap melakukan pendataan pembangunan rumah,” jelas Khalawi.

Untuk mengejar target pembangunan rumah untuk masyarakat, imbuh Khalawi, pihaknya terus melakukan pembenahan serta percepatan dengan menggandeng seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan baik pengembang, pemerintah daerah maupun masyarakat serta sektor swasta lainnya.

Baca Juga: Database MBR Diperlukan Agar Program Sejuta Rumah Tak Salah Sasaran

“Kami masih optimistis target satu juta unit rumah tahun ini bisa tercapai,” katanya, di sela Ujian Disertasi Terbuka Promosi Doktor Ilmu Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tarumanegara, Selasa (24/7/2018).

Dalam ujian tersebut, Khalawi sebagai Promovendus berhasil mempertahankan Disertasinya yang berjudul “Model Organizational Effectiveness  Manajemen Proyek Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR” dan meraih gelar Doktor Ilmu Teknik Sipil di Universitas Tarumanegara dengan predikat cum laude.

Integrasi Sistem Manajemen Proyek Pemerintah
Terkait disertasi yang dibuatnya, Khalawi berharap hasil penelitiannya tersebut bisa menjadi bahan kajian bagi pemerintah, khususnya Kementerian PUPR dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastrukturnya. Dengan demikian, rencana pembangunan infrastruktur bisa sesuai dengan sisi kualitas yang diharapkan.

Pemerintah, imbuhnya, bisa menekan pemborosan ataupun penyimpangan yang terjadi di lapangan dengan memanfaatkan audit teknis dan finansial tersebut.

Baca Juga: Inilah Kendala Pembangunan Rumah Rakyat Menurut REI dan APERSI

Jika seluruh sistem manajemen proyek sudah terintegrasi, maka peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bermain proyek tidak akan mungkin terjadi.

“Tidak akan ada peluang bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Satker di proyek maupun siapapun juga untuk bermain dengan pekerjaan pembangunan. Kalau memang hasil pekerjaan tidak sesuaoi dengan spesifikasi maka harus dibongkar. Yang dibayar oleh pemerintah adalah pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi,” pungkasnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda