IAP Jakarta: Rencana Tata Ruang Ibu Kota Perlu Direvisi

Revisi diperlukan dikarenakan dinamika realita pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan kebutuhan Jakarta.

Lahan kosong di jakarta -RUU Pertanahan -- rumahhokie - anto erawan
Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2030 akan genap berumur lima tahun tahun ini.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang pada 13 Mei 2016 lalu.

Dalam rangka mengisi momentum penting bagi masa depan tata ruang Jakarta, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta, sebagai asosiasi profesi di bidang perencanaan wilayah dan kota, berusaha untuk mengingatkan publik akan urgensi momentum PK ini pada Urban Dialogue bertajuk “Kupas Tuntas Peninjauan Kembali RTRW Provinsi DKI Jakarta”, Jumat (28/4/2017).

Berdasarkan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 15/2010 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang, PK Rencana Tata Ruang (RTR) menghasilkan rekomendasi apakah RTR yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya, atau perlu direvisi.

Baca Juga: Artikel-artikel Seputar Pertanahan

Dalam konteks RTRW provinsi, rekomendasi perlunya dilakukan revisi dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang memengaruhi penataan ruang wilayah provinsi, atau dapat pula karena terdapat dinamika pembangunan provinsi yang menuntut perlunya dilakukan peninjauan kembali dan revisi RTRW provinsi.

Kemudian diatur pula bahwa bila materi perubahan dalam revisi RTRW provinsi tidak lebih dari 20%, maka penetapannya dapat dilakukan melalui perubahan Perda (amandemen Perda RTRW). Sedangkan bila muatan rencana berubah lebih dari 20%, maka dilakukan pencabutan Perda RTRW, atau penyusunan RTRW baru.

Realita Pembangunan Tak Sesuai Rencana
Dhani Muttaqin, ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta melihat bahwa PK RTRW Provinsi DKI Jakarta sebaiknya harus merekomendasikan Revisi RTRW.

Hal ini dikarenakan adanya dinamika realita pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan kebutuhan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota kelas dunia.

“Selain itu, revisi RTRW juga dilakukan demi mengakomodasi kebijakan nasional Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, seperti MRT, LRT, KA Cepat, Express line SHIA, tanggul NCICD, dan enam ruas jalan tol, yang dipastikan akan mengubah aktivitas ruang di Jakarta,” jelas Dhani dalam siaran pers yang diterima RumahHokie.com.

Pada kesempatan yang sama, Mirwansyah Prawiranegara, ketua bidang tata ruang IAP DKI Jakarta, memandang bahwa PK & Revisi RTRW perlu membuka peluang bagi penyempurnaan muatan rencana tata ruang khususnya untuk mengantisipasi perubahan pola keruangan kota akibat struktur ruang baru yang terbentuk oleh keberadaan jaringan transportasi massal tersebut dan memaksimalkan manfaatnya bagi transformasi tata ruang kota jakarta masa depan yang lebih baik.

“Dengan demikian, Jakarta butuh tata ruang ‘baru’ yang dapat memandu pertumbuhan kota yang lebih cerdas dan urbanisasi terencana, yang memadukan perencanaan transportasi dan guna lahan, simpul transportasi massal dan pusat kegiatan kota, sekaligus mengintegrasikan program kesejahteraan sosial bagi MBR, sehingga keadilan spasial dan pembauran sosial meningkat, serta berbasiskan upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim,” urainya.

Mirwansyah menekankan, revisi RTRW juga harus tetap menjaga konsistensi terhadap aspek-aspek tertentu dari muatan rencana sebelumnya, seperti luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan mencegah pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang dalam revisi RTRW berikutnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda