IATPI Siap Bantu Pemerintah dalam Program Hunian Layak

IATPI siap bersinergi dengan pemerintah dalam memberikan sumbangan pemikiran dan mencari solusi terbaik dalam program penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.

Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI), Khalawi Abdul Hamid
(Foto: Istimewa)

RumahHokie.com (Yogyakarta) – Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) menilai program perumahan yang kini didorong oleh pemerintah sangat
berperan penting dalam mewujudkan penyehatan lingkungan hunian bagi masyarakat.

Di masa mendatang, IATPI siap bersinergi dengan pemerintah dalam memberikan sumbangan pemikiran dan mencari solusi terbaik dalam program penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.

Menurut Ketua Umum IATPI, Khalawi Abdul Hamid, pihaknya memiliki peranan yang besar untuk memberikan sumbangan pemikiran baik kepada pemerintah maupun kepada dunia usaha.

Baca Juga: Kementerian PUPR Jatim Bina 229 Tenaga Fasilitator Bedah Rumah

“Dalam mewujudkan program pembangunan perumahan pasti memerlukan sinergi para stakeholder, baik pusat maupun daerah. Kontribusi dari IATPI sangat ditunggu untuk mendukung pengembangan perumahan layak huni dan berkelanjutan,” ucapnya, Jumat (03/05/2019) lalu, di Hotel Grand Dafam Rohan, Yogyakarta.

Khalawi yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR ini mengatakan, asosiasi yang dipimpinnya harus mampu memberikan kontribusi pemikiran nyata dalam pelaksanaan program perumahan.

Apalagi menurutnya masih banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni dengan kondisi lingkungan serta sanitasinya tidak memadai.

Baca Juga: Anggarkan Rp7,57 Triliun, Kementerian PUPR Bangun 215.503 Unit Rumah

IATPI merupakan asosiasi tenaga ahli di bidang yang mencakup penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah cair, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, pemulihan kerusakan lingkungan, dan drainase.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Ketua IATPI Provinsi Yogyakarta, Luqman Hakim mengatakan semua tenaga ahli dalam menjalankan praktek kegiatannya di Indonesia, agar  memiliki sertifikasi kompetensi dan teregistrasi.

“Ini sesuai dengan aturan hukum dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran, dalam rangka menjamin agar kepakaran dapat dipertanggungjawabkan keahliannya,” kata dia.

Baca Juga: Kementerian PUPR Gunakan Dua Skema untuk Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas

Lebih lanjut Luqman berujar, pihaknya juga punya memiliki tanggung jawab berkontribusi dalam pengembangan kurikulum perguruan, agar dapat mencapai standar kompetensi yang diperlukan serta relevan dengan dunia kerja.

“Ini menjadi tantangan kami sebagai asosiasi profesi untuk melakukan kaderasisasi sejak mereka lulus. Agar mereka mendapat pembekalan yang baik tentang kebijakan, legal drafting dan etika profesi,” pungkas Luqman.

Adhitya Putra Pratama
adhitya.putra@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda