Ingin Dapat Bantuan Perumahan, Pemda Harus Penuhi Tiga Syarat

Program perumahan yang dilaksanakan Kementerian PUPR tak sekadar membangun rumah, tetapi juga merumahkan masyarakat di hunian yang layak huni.

rumah-menengah-berderet-pagar-rendah-rumahhokie-dok
Foto: Dok. RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) memberikan persyaratan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin mendapatkan bantuan program perumahan.

Ketiga persyaratan tersebut adalah Pemda harus memiliki data kebutuhan rumah serta lahan siap bangun, mampu mengkoordinir masyarakat untuk segera menempati bantuan rumah yang dibangun, dan segera mengurus proses serah terima aset bangunan serta mengalokasikan dana untuk program perumahan dalam APBD. Demikian penjelasan Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Dadang Rukmana di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Baca Juga: Hadapi Empat Kendala, PUPR Yakin Capaian Program Sejuta Rumah Meningkat

Menurutnya, kesiapan lahan untuk program pembangunan perumahan sangat penting. Sebab, dengan lahan yang siap bangun, pemerintah bisa segera melaksanakan proses pembangunan rumah.

“Selama ini, masih banyak Pemda yang menyatakan kesiapannya dalam penyediaan lahan. Padahal di lapangan lahannya belum siap. Hal ini tentunya dapat menghambat proses pembangunan,” imbuhnya.

Baca Juga: Penyaluran KPR Subsidi FLPP Didukung 43 Bank Pelaksana dan PT SMF

Dadang mengatakan, pihaknya juga meminta agar masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan mendapat sosialisasi yang baik untuk menghindari konflik antarwarga.

“Jangan sampai Pemda mengesampingkan kesiapan lahan di lapangan. Kalau lahan belum siap bisa berdampak pada mundurnya waktu pembangunan, padahal kontrak pembangunan sudah siap,” terangnya.

Pemda Perlu Lakukan Pengelolaan
Lebih lanjut, Dadang menambahkan, Program Sejuta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PUPR pada dasarnya bukan sekadar membangun rumah untuk masyarakat, akan tetapi bagaimana merumahkan masyarakat di hunian yang lebih layak huni.

Selain itu, dia juga meminta Pemda untuk melakukan proses pengelolaan rumah-rumah yang telah selesai dibangun oleh Kementerian PUPR sehingga lebih cepat diisi atau ditempati oleh masyarakat.

Baca Juga: KemenPUPR: Pemda Minati Program Bedah Rumah dan Rusun

Jangan sampai bangunan di daerah yang sudah selesai dibangun pemerintah dengan anggaran yang cukup besar, malah mangkrak begitu saja dan tidak segera dihuni masyarakat.

“Kalau bangunan rumah selesai dibangun tapi tidak segera dihuni akan cepat rusak. Akhirnya pemerintah harus merevitalisasi lagi dan tentu anggarannya tidak sedikit. Jadi kami minta Pemda juga ikut membantu pengelolaan bangunan yang telah dibangun oleh pemerintah,” katanya.

Baca Juga: Pengembang Usulkan Harga Rumah Naik, Ini Jawaban Kementerian PUPR

Sedangkan syarat penting yang ketiga, imbuh Dadang, adalah proses serah terima aset. Menurutnya bangunan yang telah selesai dibangun pemerintah pusat harus segera diserahterimakan kepada Pemda sehingga aset bangunan tersebut bisa dirawat dan menjadi milik Pemda.

Untuk itu, imbuhnya, Pemda juga harus pro aktif dalam pemenuhan syarat-syarat berkas untuk proses serah terima aset tersebut. Hal penting lainnya adalah minimal Pemda juga mengalokasikan dana program perumahan dalam APBD nya.

“Kepala daerah juga harus komitmen dalam pelaksanaan program perumahan di daerah. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan dana program perumahan untuk masyarakatnya dalam APBD serta memiliki program perumahan yang jelas,” tutupnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda