Ini Cara Konkret Kementerian ATR/BPN Beri Layanan Pertanahan Bagi Masyarakat

Kementerian ATR/BPN melaksanakan percepatan pendaftaran tanah dengan mengubah sistem dari sporadis menjadi lebih sistematis.

sofyan djalil-ATR-BPN-rumahhokie-2-dok
Foto: Dok. ATR/BPN

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan, capaian kinerja selama hampir lima tahun terakhir jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu disebabkan Kementerian ATR/BPN terus melakukan percepatan Reforma Agraria (RA) dan memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), guna menjamin pemerataan sosial-ekonomi dan mengurangi konflik pertanahan.

Baca Juga: Ganti UU Pokok Agraria, RUU Pertanahan Ditargetkan Selesai Tahun Ini

“Dalam upaya memberikan kepastian hukum pada masyarakat kita mempercepat pengeluaran sertifikat tanah. Kalau sebelumnya menghasilkan sertifikat tanah di bawah sejuta per tahun, mulai 2017 kami naikkan targetnya menjadi lima juta, dan target ini terus naik di tahun berikutnya,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam siaran pers yang dirilis Kementerian ATR/BPN.

Sofyan A. Djalil menambahkan, keseriusan pemerintah melaksanakan percepatan pendaftaran tanah dengan mengubah sistemnya dari yang sporadis sekarang dilaksanakan secara sistematis.

Baca Juga: Targetkan Jadi Institusi Berstandar Dunia, ATR/BPN Terapkan Tujuh Pilar

Terbukti, dengan adanya sistem PTSL ini Kementerian ATR/BPN mampu mendaftarkan bidang tanah dan menghasilkan berjuta-juta sertifikat tanah per tahunnya, seperti di tahun 2017 berhasil untuk 5,4 juta bidang tanah dan tahun 2018 berhasil untuk 9,3 juta bidang tanah.

“Dengan begitu, diharapkan pada tahun 2025, seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar semua,” kata Sofyan.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi Kementerian ATR/BPN saat ini adalah kurangnya juru ukur dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah objek PTSL dan sengketa atau konflik tanah yang membuat adanya klusteriasi status tanah.

Baca Juga: ATR/BPN Godok Wacana Sertifikat Satu Lembar dengan Hologram

Reforma Agraria memiliki dua komponen: legalisasi aset dan redistribusi tanah. Legalisasi aset bagi rakyat yang punya tanah tetapi tidak punya sertifikat (aset idle), bisa ke bank untuk dapat pinjaman dari bank pemerintah dengan bunga lebih rendah dari rentenir (sekitar 7% per tahun).

Redistribusi tanah, yakni tanah terlantar atau eks HGU (hak guna usaha) kemudian diambil negara untuk dibagikan kepada masyarakat. Tujuannya adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih pro-rakyat melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

“Untuk Penataan Aset, ada dua program, pertama Legalisasi Aset, kemudian Redistribusi Tanah,” pungkas Sofyan.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

 

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda