Ini Dia Kendala Tercapainya Target Program Sejuta Rumah

Ada Pemda yang tidak memberi izin pembangunan rumah subsidi di daerahnya karena takut wilayahnya jadi kumuh dan kurang prestise.

Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) “Kupas Tuntas Dua Tahun Program Sejuta Rumah” (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta)Program Sejuta Rumah yang sudah berusia dua tahun memerlukan kontribusi pihak pengembang, Pemerintah, dan pembangunan rumah secara swadaya. Tujuannya, agar terjadi percepatan pembangunan rumah, baik untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) maupun non-MBR, sehingga target satu juta rumah setahun tercapai.

Demikian penuturan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) Ridho Matari Ichwan dalam acara Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) yang mengangkat tema “Kupas Tuntas Dua Tahun Program Sejuta Rumah”, Selasa (9/5/2017).

Baca juga: Presiden Resmikan 8.700 Rumah Pekerja dengan Uang Muka Rp1 Jutaan

“Peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR adalah memberikan penyediaan rumah MBR, rumah susun (Rusun), dan rumah khusus (Rusus). Pemerintah juga memberikan bantuan stimulan untuk perumahan swadaya dan PSU, serta membuat regulasi untuk kemudahan berjalannya program ini,” papar Ridho yang hadir mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Dia mengaku, target satu juta rumah per tahun belum tercapai. Pada 2015 lalu, pencapaian hanya 699.770 unit dan di 2016 mencapai 805.169 unit.

“Kami berharap target sejuta rumah di 2017 bisa tercapai,” ujarnya.

Regulasi Pemerintah Daerah
Menurut Ridho, ada banyak kendala yang dihadapi dalam pengadaan perumahan rakyat. Di antaranya tidak dialokasikannya perumahan MBR secara spesifik dalam kebijakan tata ruang.

“Selain itu, mahalnya (biaya) pembangunan serta sulitnya pembebasan lahan dan proses sertifikasi. Lahan pun umumnya belum didukung infrastuktur yang baik, atau belum terintegrasi dengan infrastruktur yang dibangun pemerintan kabupaten atau kota,” urai Ridho yang juga menyoroti kendala perizinan rumah rakyat yang belum merata di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Peran Pemda dalam Pengadaan Perumahan Rakyat Belum Memadai

Senada dengan Ridho, Soni Sumarsono, Dirjen Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri menuturkan, tidak semua bupati atau walikota memberikan dukungan untuk pembangunan rumah MBR di wilayahnya.

“Ada (bupati/walikota) yang langsung menyelesaikan Perda dan regulasi untuk memberikan kemudahan (program rumah rakyat), tapi ada juga yang ‘cuek-bebek’. Alasannya tak memberi izin karena takut wilayahnya jadi kumuh dan kurang prestise,” kata mantan PLT Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca Juga: Presiden Resmikan 6.000 Unit Rusunami Seharga Rp293 Juta

Sumarsono, menegaskan, kebutuhan papan (perumahan) termasuk salah satu kebijakan strategis, untuk itu seluruh Pemda harus berpartisipasi dan memberi dukungan penuh.

“Jika tidak memberi dukungan penuh, tentu ada sanksi, karena tidak taat kebijakan nasional. Daerah itu subsistem nasional, jadi (kebijakannya) harus selaras,” tukasnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda