Ini Strategi Kementerian PUPR dalam Percepatan Penyediaan Perumahan

Dalam rangka implementasi visi Presiden 2019 - 2024, Kementerian PUPR melakukan percepatan penyediaan perumahan yang merupakan salah satu infrastruktur dasar kebutuhan rakyat dan sebagai penunjang utama dalam keberhasilan pembangunan SDM unggul bagi seluruh masyarakat.

talkshow-HUD-institute-perumahan-rakyat-perkotaan-anto-erawan-rumahhokie-dok
Talkshow bertema "Mengokohkan Urusan dan Kelembagaan Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pengambangan Kawasan Perkotaan" yang dihelat The HUD Institute. (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Memasuki ulang tahun ke-74 Republik Indonesia, persoalan penyediaan hunian menjadi satu kebutuhan primer yang belum sepenuhnya tuntas. Padahal, perumahan merupakan salah satu indikator penentu tingkat kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pada tahun 2015 Pemerintah mencanangkan program penyediaan perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui Program Sejuta Rumah (PSR).

Baca Juga: Kuota KPR Subsidi Habis, APERSI Kritisi Pemerintah

Demikian menuturan kata Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat membacakan sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dalam talkshow bertema “Mengokohkan Urusan dan Kelembagaan Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pengambangan Kawasan Perkotaan” yang dihelat The HUD Institute, Kamis (29/8/2019).

Sejauh ini, lanjut Khalawi, kinerja Program Sejuta Rumah semakin baik, seiring investasi pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi seluruh masyarkat yang terus meningkat.

Baca Juga: Perlu Adanya Inovasi Dalam Pelaksanaan Program Sejuta Rumah

Pada tahun 2015 – 2018, capaian Program Sejuta Rumah sebanyak 3,54 juta unit, sedangkan pada 2019, pemerintah menargetkan 1,25 juta unit dengan capaian realisasi per 26 Agustus 2019 sebanyak 847.611 unit.

“Capaian ini merupakan hasil pembangunan kita bersama, hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, CSR perusahaan, dan masyarakat secara keswadayaan. Tentu saja kita masih perlu bekerja lebih keras lagi agar memperoleh output dan outcome yang lebih memadai dalam rangka meningkatkan pencapaian program ini,” kata Khalawi Abdul Hamid.

Lima Visi Presiden 2019 – 2024
Lebih lanjut dia memaparkan, Presiden Joko Widodo memiliki lima visi Indonesia 2020 – 2024. Pertama, mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kedua, pembangunan sumber daya manusia, termasuk kualitas SDM asosiasi-asosiasi perumahan, pelatihan pekerja konstruksi perumahan dan supplier. Ketiga, undang investasi seluas-luasnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Keempat, reformasi birokrasi. Kelima, APBN yang fokus dan tepat sasaran, termasuk anggaran pembangunan perumahan untuk mempercepat pengurangan backlog rumah.

“Dalam rangka implementasi visi Presiden tersebut, Kementerian PUPR akan Melakukan percepatan penyediaan perumahan yang merupakan salah satu infrastruktur dasar kebutuhan rakyat dan sebagai penunjang utama dalam keberhasilan pembangunan SDM unggul bagi seluruh masyarakat,” jelas Khalawi.

Baca Juga: Ini Dia Rumah Subsidi di Kawasan Bekasi, Tangerang, dan Bogor

Penyediaan perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya MBR tetap dilaksanakan melalui Program Sejuta Rumah yang disertai dengan langkah-langkah penguatan dan inovasi terhadap pelaksanaan program ini.

Langkah penguatan dan inovasi Program Sejuta Rumah yang diupayakan oleh pemerintah antara lain:

▪ Penyesuaian harga rumah bersubsidi dengan mempertimbangkan tingkat daya beli MBR.
▪ Standarisasi Bangunan melalui revisi Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana.
▪ Penyediaan perumahan terjangkau di lokasi strategis/TOD; Pembangunan Rumah Susun bagi ASN/TNI/Polri, dan Milenial.
▪ Pembangunan rumah swadaya sebagai homestay, rumah khusus sebagai guest house, dan rumah susun di kawasan pariwisata serta kawasan industri.
▪ Inovasi Kebijakan Penyediaan Perumahan berupa Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK) dan mendorong Pembangunan Perumahan Skala Besar yang menerapkan konsep Hunian Berimbang.

Beberapa Upaya Konkret
Khalawi menuturkan, untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Visi Presiden tersebut, beberapa upaya konkret perlu dilakukan, antara lain:

▪ Mendorong pembentukan Bank Tanah, percepatan penyusunan RUU Pertanahan, dan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.
▪ Memaksimalkan lahan publik, antara lain: lahan milik BUMN, lahan milik Pemerintah, dan lahan Milik Pemda, terutama lahan strategis dekat terminal/stasiun untuk pembangunan perumahan.
▪ Mendorong Program Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK) untuk menjangkau MBR Non Fixed Income, yang merupakan kelompok masyarakat dengan backlog terbesar. Misal perumahan komunitas PPRG di Garut.

Baca Juga: Dorong Capaian Program Sejuta Rumah, Kementerian PUPR Siapkan Strategi Khusus

▪ Pembangunan Perumahan Skala Besar yang menerapkan konsep Hunian Berimbang untuk menjamin komposisi hunian yang berkeadilan.
▪ Mengembangkan public housing, antara lain dengan memperbaiki tata kelola yang sudah ada.
▪ Mengubah mindset dari keharusan memiliki rumah menjadi jaminan menempati hunian layak sepanjang hidup, yang diberikan oleh pemerintah.
▪ Mengefektifkan pembangunan perumahan berbasis tabungan melalui Tapera dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
▪ Mengupayakan pembiayaan perumahan melalui investasi/KPBU.
▪ Peningkatan kualitas perumahan melalui pelaksanaan pedoman/standar teknis yang berlaku.
▪ Peningkatan kualitas SDM perumahan PUPR dan SDM/tenaga kerja pembangunan perumahan.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda