Ini Usulan APERSI ke Pemerintah Perihal Anggaran FLPP di Tahun Depan

APERSI mengharapkan pemerintah memiliki kreasi dan inovasi, agar dapat membangun jumlah unit hunian subsidi lebih dengan anggaran yang ada.

Rakernas APERSI, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia
Pembukaan Rakernas APERSI pada Rabu, (11/12/2019) di Redtop Hotel & Convention Center, Jakarta. (Foto: Adhitya Putra - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan penyesuaian skema pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo menyatakan pada tahun 2020 mendatang, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11 triliun untuk memfasilitasi 102.500 unit rumah melalui FLPP.

Menanggapi penyesuaian tersebut, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Rumah Subsidi (APERSI), Junaedi Abdillah mengatakan bahwa pihaknya mengharapkan pemerintah memiliki kreasi dan inovasi, agar dengan anggaran yang ada dapat membangun jumlah unit rumah subsidi yang lebih banyak.

Baca Juga: Kuota KPR Subsidi Habis, APERSI Kritisi Pemerintah

Dia menerangkan, di tahun depan penyaluran FLPP dan BP2PT kurang lebih 150.000 unit. Sementara itu, permintaan setiap tahunnya berada di atas 200.000 unit.

“Kami mengharapkan pemerintah memiliki kreasi untuk menambah unit-unit hunian subsidi untuk kebutuhan MBR,” kata Junaedi ketika ditemui RumahHokie.com disela-sela Rekernas APERSI ke-21, pada Rabu (11/12/2019) di Redtop Hotel, Jakarta.

Lebih lanjut Junaedi mengatakan, APERSI telah mengusulkan sejumlah langkah yang bisa diambil pemerintah. Pertama, penambahan anggaran. Kedua, dengan cara memaksimalkan kreatifitas pengelolaan anggaran yang ada.

Baca Juga: Kementerian PUPR: Dana KPR FLPP Tahun Ini Sudah Tersalur 78,5%

“Mungkin bisa dengan menghitung kembali dana dari pemerintah dan perbankan, sehingga bisa menambah unit. Cara lainnya adalah menyesuaikan kembali tingkat suku bunga acuan agar tidak memberatkan masyarakat,” jelasnya.

Junaedi Abdillah berujar, pemerintah sudah banyak mengurangi subsidi lain, seperti BBM dan listrik. Dia mengharapkan, hal itu agar tidak dilakukan pada sektor perumahan. Karena, menurutnya masa depan bangsa juga diawali dari rumah.

Padahal, Junaedi mengatakan bahwa FLPP merupakan ‘produk cantik’ dari pemerintah, karena sifatnya dana bergulir dan tidak menambah beban pemerintah.

Baca Juga: Inilah Kendala Pembangunan Rumah Rakyat Menurut REI dan APERSI

APERSI juga mengusulkan agar dana untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dapat digulirkan ke FLPP. Hal tersebut dikarenakan pembangunan PSU bisa dilakukan swadaya oleh developer properti.

“Dana PSU yang diberikan ke developer itu juga sedikit tidak adil. Karena anggaran yang terbatas, pada akhirnya developer tertentu yang dapat. Kalau memang untuk meringankan harusnya semua dapat, tanpa harus dipilih. Jadi, kenapa dana PSU tidak ditaruh saja di FLPP,” tandas Junaedi.

Adhitya Putra Pratama
adhitya.putra@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda