Inilah Efek Positif Paket Kebijakan Ekonomi XIII bagi Sektor Properti

Paket Kebijakan Ekonomi XIII yang dirilis Pemerintah beberapa waktu lalu meningkatkan optimisme stakeholder properti di Tanah Air.

rumah minimalis - rumah menengah - rumahhokie - dok
Foto: Dok. RumahHokie.com

RumahHokie.com (Bogor) – Paket Kebijakan Ekonomi XIII yang dirilis Pemerintah beberapa waktu lalu meningkatkan optimisme stakeholder properti di Tanah Air. Pasalnya, beberapa kebijakan yang dibuat, memberi kemudahan di sisi perizinan yang kerap menguras waktu dan biaya.

Eko Heri Purwanto, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, beberapa isu yang mengemuka di sektor perumahan adalah pada 2030 mendatang, sektor perumahan menjadi agenda pembangunan berkelanjutan. Peran pemerintah dan swasta dituntut untuk mewujudkan sasaran SDG (Sustainable Development Goals).

“Dengan demikian, harus dipastikan akses terhadap perumahan yang layak, aman dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelas Eko dalam acara Media Gathering dan Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) “Menelisik Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII, Apakah Mampu Mendorong Program Sejuta Rumah?” di Sentul, Bogor, Sabtu (22/10/2016).

Selain itu, imbuhnya, rumah juga harus sehat dan menyehatkan penghuninya, aman di sisi bangunan dan lingkungan, terkoneksi atau tidak terisolasi dari beragam fasilitas pendukung.

Eko juga mengungkap data bahwa pada 2014, backlog sebesar 7,6 juta unit berdasarkan konsep penghunian ditargetkan menjadi 5 juta unit pada 2019.

Backlog sebesar 13,5 juta unit pada 2014 berdasarkan konsep kepemilikan, ditargetkan menjadi 6,8 juta unit pada 2019. Sementara, 3,4 juta unit rumah tak layak huni 2014 ditargetkan menjadi 1,9 juta unit pada 2019,” imbuhnya.

Izin Digabungkan dan Dipercepat
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII memperpendek tahapan perizinan dari 33 perizinan menjadi 11. Waktu perizinan pun dipersingkat dari 769 – 981 hari menjadi 44 hari.

Ada beberapa izin yang dihilangkan, di antaranya izin lokasi (60 hari kerja), persetujuan gambar masterplan (7 hari kerja), dan rekomendasi peil banjir (30-60 hari kerja).

“Biaya pengurusan perizinan turun sebesar 70% menjadi 30% melalui pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses perizinan,” kata Eko.

Dalam Kebijakan Paket Ekonomi XIII, ada beberapa perizinan yang digabungkan, yakni:
1. Proposal pengembang dengan surat pernyataan tidak sengketa.
2. Izin pemanfaatan tanah/izin pemanfaatan ruang dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan pertimbangan teknis penatagunaan tanah/advise planning.
3. Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan.

Sementara itu, ada beberapa perizinan yang dipercepat:
1. Surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak developer (15 menjadi 3 hari kerja).
2. Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah (90 menjadi 14 hari kerja).
3. Penerbitan IMB induk dan pemecahan IMB (30 menjadi 3 hari kerja).
4. Evaluasi dan penerbitan SK tentang penetapan hak atas tanah (213 menjadi 3 hari kerja).
5. Pemecahan sertifikat atas nama pengembang (120 menjadi 5 hari kerja).
6. Pemecahan PBB atas nama konsumen (30 menjadi 3 hari kerja).

Dampak Bagi Sektor Properti
Lebih lanjut, Eko menuturkan, dampak Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII di sektor properti antara lain mendorong tercapainya target Program Pembangunan Sejuta Rumah dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan rumah.

“Regulasi ini dapat mengurangi biaya serta waktu yang diperlukan untuk pengurusan izin pengembangan hunian rumah,” kata Eko.

Di samping itu, pembangunan rumah tapak bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) di atas lahan maksimal 5 hektar bisa dipercepat, sehingga peraturan akan mudah di implementasikan.

“Terakhir, meningkatkan iklim berusaha bagi badan hukum di bidang perumahan dan permukiman sekaligus meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR,” pungkasnya.

Anto Erawan

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda