Inilah Kasus Hukum yang Sering Menjerat Broker Properti

Ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi broker properti saat lalai dalam proses pemasaran properti. Namun, tidak banyak yang menyadarinya.

Irmik SH MH - notaris - bekasi - rumahhokie.com
Irmik: ada beberapa kasus hukum yang sering menjerat broker properti (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Bekasi) – Tak banyak broker yang menyadari konsekuensi hukum yang bisa diterimanya saat lalai dalam proses pemasaran properti. Tak hanya perdata, ternyata agen properti bisa juga terjerat pidana.

Kepada RumahHokie.com, Irmik, Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat memaparkan, agen properti bisa terjerat kasus bila tidak paham hukum saat melakukan transaksi properti.

Baca Juga: Tidak Tersertifikasi, Broker Properti Bisa Dipenjara Empat Tahun

Menurut Irmik, ada beberapa kasus hukum yang sering menjerat broker, seperti Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat-surat.

Hal ini bisa terjadi saat akta di bawah tangan yang digunakan broker untuk memasarkan properti ternyata merugikan konsumen.

“Akta di bawah tangan ini termasuk brosur dan surat penawaran. Jadi, jika terjadi ketidaksesuaian informasi, seperti luasan unit, jadwal penyelesaian proyek, fasilitas, penggunaan perabot dengan merek-merek tertentu, dan lain-lain—dan semua itu tertulis di dalam brosur atau surat penawaran—maka broker bisa dijerat dengan KUHP,” papar Irmik.

Baca Juga: Begini Kiat Menjadi Seorang Agen Properti Pemula yang Sukses

Dia mengatakan, hal ini kerap terjadi karena proyek sudah dipasarkan sebelum dibangun, saat masih berupa gambar.

Irmik mengimbau, jangan sampai pengembang yang wanprestasi, agen yang kena kasus. Karena biasanya konsumen menganggap agen properti sebagai perwakilan pengembang.

“Untuk itu, broker harus pintar-pintar menyikapinya, karena unit belum ada. Jadi, harus ada antisipasi, jangan dipastikan segala sesuatunya. Broker juga harus menyampaikan semua perubahan spek, jadwal, site plan, dan lain-lain, sehingga konsumen mengerti,” tuturnya.

Kenaikan Pajak
Terkait perpajakan, kasus yang sering terjadi ketika NJOP (nilai jual objek pajak) yang naik karena terlambatnya penandatangan akta.

Misalnya, transaksi awal Rp300 juta dan konsumen sudah dipungut biaya untuk pajak. Akan tetapi, karana pembangunan terlambat atau proses pembuatan sertifikat terlambat, nilai NJOP—yang biasanya naik gradual setiap tahun—telah mengalami peningkatan.

Baca Juga: Kisah 5 Bintang Film Porno yang Banting Setir Jadi Broker Properti

“Pernah ada kasus lima tahun baru proses AJB, sementara NJOP dan pajak-pajak sudah naik. Nah, terkadang konsumen tidak bisa kompromi dengan hal ini,” katanya.

Di sisi lain, imbuhnya, terkadang justru konsumen yang sulit dihubungi, sehingga keterlambatan transaksi pun terjadi.

“Untuk itu, perlu dibuat perjanjian di awal, apakah kelebihan biaya itu dibebankan kepada pengembang atau konsumen? Ini harus ada dalam perjanjian di awal,” ujar Irmik.

Nilai Transaksi Berbeda
Satu kasus lagi yang sering terjadi adalah nilai transaksi berbeda dengan nilai yang tertulis di AJB. Misal, nilai transaksi Rp1 miliar, tetapi karena NJOP Cuma Rp500 juta, maka nilai yang tertulis hanya Rp600 juta.

“Bagi penjual dan pembeli ini win-win solution, karena pajak yang dibayarkan lebih kecil, namun bisa mengundang masalah,” jelasnya.

Baca Juga: Hartono Sarwono Menyoal Perizinan Broker, Tahun Politik, dan Generasi Milenial

Masalah bisa terjadi bila pembeli kurang bayar, sehingga harga transaksi akan terungkap pihak berwajib. Bila hal ini terjadi, maka pihak pejabat PPAT dan broker bisa terjerat pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana serta pasal 266 KUHP tentang membuat fakta palsu pada akta otentik.

“Untuk itu, ada baiknya agen mengerti hukum, terutama terkait masalah transaksi, sehingga kasus-kasus hukum ini bisa dihindari,” pungkas Irmik.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda