Inilah Kendala Pembangunan Rumah Rakyat Menurut REI dan APERSI

Kendala lain yang dihadapi pengembang dalam membangun rumah rakyat adalah komitmen Pemerintah Daerah.

coffee morning forwapera - memperkuat program sejuta rumah - rumahhokie - anto erawan - dok
(Foto: Dok. Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Pasifik yang mampu melakukan sinergi antara pemerintah dengan swasta terkait program rumah subsidi (affordable houses).

“Dari 68 negara anggota FIABCI (Federasi Real Estat Internasional) Asia Pasifik, tak ada satu pun negara dengan program rumah subsidi seperti di Indonesia,” jelas Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata dalam acara Coffee Morning Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) yang mengusung tema “Memperkuat Program Sejuta Rumah”, Kamis (19/4/2018).

Baca Juga: REI Tingkatkan Kompetensi Pengembang untuk Sukseskan Program Sejuta Rumah

Pria yang sejak akhir 2017 silam didapuk sebagai Presiden FIABCI Asia Pasifik ini juga mengatakan, negara-negara lain cukup kaget saat dirinya mengatakan target pembangunan hunian di Indonesia mencapai satu juta unit per tahun. Bahkan, realisasi sebanyak 800 ribu di 2017 lalu pun membuat mereka kagum.

Dia mengatakan, pemerintah beberapa tahun belakangan memang terlihat berkomitmen merumahkan rakyat. Kendati demikian, Eman—demikian Soelaeman ekrab disapa—menyoroti beberapa kendala yang dihadapi pengembang.

Salah satunya kendala adalah kredit konstruksi dari perbankan. Dia menharapkan ada keberpihakan pemerintah—dalam hal ini bank pelat merah—kepada pengembang rumah subsidi.

“Bunga konstruksi dari bank-bank pemeritah masih tinggi di angka 13%. Sementara beberapa pengembang rumah non-subsidi yang mendapat pembiayaan dari bank swasta sudah mendapat bunga single digit,” ungkap Eman.

Baca Juga: Sukseskan Program Sejuta Rumah, Pemerintah Minta Dukungan REI

Untuk itu, imbuhnya, Pemerintah harus melakukan intervensi sebagai bentuk keberpihakan kepada MBR. Kalau bisa suku bunga kredit konstruksi rumah subsidi lebih rendah dari suku bunga kredit konstruksi rumah non subsidi.

“Dengan bunga kredit konstruksi yang rendah, maka perusahaan pengembang akan memiliki cash flow yang lebih bagus. Selain itu, produktivitas pun lebih capat, sehingga bisa membangun rumah lebih banyak,” urai Eman.

Sertifikasi dan Komitmen Pemda
Pada kesempatan yang sama, Junaidi Abdillah, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) mengatakan, kendala lain yang dihadapi pengembang dalam membangun rumah rakyat adalah komitmen Pemerintah Daerah.

Menurutnya, komitmen Pemda masih kurang, padahal pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan pemerintah (PP) nomor 64 tahun 2016. Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Baca Juga: Regulasi Baru Pemerintah Dinilai Hambat Program Sejuta Rumah

“Saat ini hanya sedikit pemerintah daerah yang berkomitmen merumahkan MBR di daerahnya. Selebihnya justru mempersulit. Tak usah jauh-jauh, di Pemda di sekitar Jakarta pun belum banyak memberi kemudahan dalam urusan perumahan,” kata Juanidi yang enggan menyebut daerah mana yang dimaksud.

Selain itu, Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) juga menyisakan persoalan. Dia menguraikan, dengan SLF akan menambah biaya, waktu, dan lebih menyulitkan pengembang.

“Rumah MBR ini dibatasi harga jualnya, jadi jika pakai sertifikasi, akan menyulitkan pengembang. (Tanpa sertifikasi pun) kami tak mau menurunkan kualitas rumah,” tuturnya.

Dengan kendala-kendala yang dihadapi, Junaidi yakin target cepaian satu juta rumah tidak akan tercapai tahun ini, sebanyak apapun pengembang membangun rumah.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda