Inilah Kendala Pembangunan Rumah Rakyat yang Dikeluhkan Apersi

Masih banyak kendala di lapangan, salah satunya ada di regulasi Pemerintah Daerah yang tak sinkron dengan aturan Pemerintah Pusat.

Junaidi Abdillah, Ketua Umum DPP APERSI (Foto: Anto Erawan - rumahhokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Program Sejuta Rumah yang dibesut pemerintah pusat sejak 2015 lalu dinilai banyak memberikan manfaat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kendati demikian, masih banyak kendala di lapangan, salah satunya ada di regulasi Pemerintah Daerah yang tak sinkron dengan aturan Pemerintah Pusat.

Hal ini disampaikan Junaidi Abdillah, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) saat berbincang dengan RumahHokie.com, Senin sore (20/3/2016).

“Hal ini juga sudah kami sampaikan pada saat audiensi dengan Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla),” kata Junaidi.

Ada dua kendala yang paling disoroti Apersi. Pertama, sertifikasi pertanahan yang masih sulit. Kedua, masalah perizinan.

Hambatan banyak terjadi sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

“PP Nomor 64 ini meminta pelayananan dilakukan satu atap. Tetapi faktanya layananan satu atap ini masih memiliki banyak pintu dan jendela. Ini yang harus dibenahi,” tutur Junaidi.

Baca Juga: Mengatasi Dua kendala Penyediaan Perumahan Subsidi

Menanggapi keluhan Apersi tersebut, imbuhnya, Wapres Jusuf Kalla menginstruksikan semua pihak untuk menyukseskan Program Sejuta Rumah dan Pemerintah Pusat menggandeng swasta.

Menurut Junaidi, agar Program Sejuta Rumah sukses, perlu keseriusan dan support semua stake holder perumahan di Indonesia.

Kredit Rumah untuk Sektor Informal
Persoalan lain yang sampaikan Apersi kepada Wapres adalah penyediaan rumah terjangkau bagi masyarakat yang berkerja di sektor informal, yang notabene non-bankable. Hal ini, ujar Juanidi, membuat kucuran dana KPR (kredit pemilikan rumah) banyak tak terserap.

“Saya melihat Bank BTN mengeluarkan kredit mikro untuk sektor informal. Tetapi jika hanya Bank BTN, maka kemampuannya terbatas. Berbeda dengan jika ada campur tangan Pemerintah,” urainya.

Saat RumahHokie.com menanyakan apakah hal ini perlu dijadikan agenda nasional, Junaidi mengatakan tak menutup kemungkinan, hanya saja tidak memberatkan di sisi bunga, sebab besaran bunga KTA berbeda dengan KPR.

“Kami inginkan bunganya sekitar 5% seperti KPR FLPP. Jika kita lihat kredit mikro yang dikucurkan Bank BTN masih 8% atau 9%. Kami tak menyalahkan Bank BTN, tetapi mestinya selisih bunga ini bisa diselesaikan oleh Pemerintah,” paparnya.

Target 130.000 Unit Rumah
Memasuki 2017, Apersi optimistis dengan menargetkan 130.000 unit rumah untuk MBR. Angka ini naik signifikan dari pencapaian di 2016 yang berkisar 85.000 unit.

Daerah serapan rumah MBR terbesar, kata Junaidi, adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

“Ini adalah target minimal Apersi di 2017. Kami punya 3.700 anggota di 34 provinsi, namun yang aktif (memproduksi rumah) tahun ini sebanyak 1.030 pengembang,” katanya.

Anto Erawan

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda