Inilah Lima Provinsi Penyerap Dana KPR FLPP Terbesar

Realisasi penyaluran dana FLPP dari 2010 hingga 5 Maret 2019 mencapai Rp37,82 triliun untuk 588.268 unit rumah.

Rumah khusus - rusus- di perbatasan indonesia - PUPR - rumahhokie dok
Rumah khusus di perbatasan (Foto: Dok. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

RumahHokie.com (Jakarta) – Menggenjot capaian Program Sejuta Rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus meningkatkan pasokan maupun pembiayaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dari sisi penyediaan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan Rumah Susun (Rusun) bagi MBR, Rumah Khusus (Rusus), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU).

Baca Juga: Waspada, Ada Aksi Penipuan Atas Nama Program Sejuta Rumah!

“Pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah yang bertujuan mempercepat pembangunan perumahan melalui deregulasi berupa penyederhanaan proses perizinan, pembangunan rumah dan dukungan pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR,” jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam siaran pers yang dirilis Kementerian PUPR, Senin (11/3/2019).

6.873 Unit Rusun dan 2.130 Unit Rusus
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, program pembangunan Rusus di antaranya diperuntukkan bagi nelayan, masyarakat perbatasan, dan korban bencana selama empat tahun (2015 – 2018) telah terbangun sebanyak 22.358 unit. Pembangunan Rusus dilanjutkan pada 2019 ini dengan target 2.130 unit yang menyerap anggaran Rp551 miliar.

“Alokasi tersebut merupakan bagian dari total anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan Rp7,82 triliun. Pada 2019 juga akan dibangun 6.873 unit satuan Rusun dengan alokasi dana Rp2,6 triliun,” jelas Khalawi.

Baca Juga: BPN Prabowo-Sandi: Saat Ini Program Perumahan Berorientasi Pencitraan

Kementerian PUPR juga memiliki program BSPS—lebih dikenal dengan istilah bedah rumah—yang dalam kurun empat tahun telah meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni sebanyak 494.169 unit.

Tahun 2019, program BSPS ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 206.500 unit rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan, yakni peningkatan kualitas rumah (198.500 unit) dan pembangunan baru (8.000 unit). Total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sebesar Rp4,28 Triliun.

Baca Juga: Infografis: Syarat Rumah Layak Huni Menurut Pemerintah

“Rumah swadaya merupakan prioritas utama di 2019. Sebab, program rumah swadaya terbukti langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, khususnya di pedesaan,” jelas Khalawi.

Dia menambahkan, Kementerian PUPR tahun ini juga mengalokasikan anggaran untuk  bantuan PSU berupa jalan lingkungan, tempat pengelolaan sampah terpadu, serta sistem air bersih yang baik diharapkan mampu membuat masyarakat lebih nyaman tinggal di rumah bersubsidi pemerintah.

“Pada tahun 2019, alokasi anggaran untuk PSU sebesar Rp123 miliar untuk 13.000 unit rumah bersubsidi di seluruh Indonesia,” kata Khalawi.

Lima Provinsi
Selain pembangunan rumah, pemerintah juga menyalurkan sejumlah skema subsidi untuk meningkatkan kemampuan MBR memiliki rumah, yakni KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Baca Juga: Kementerian PUPR Kaji Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas

Sementara itu, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono mengatakan, realisasi penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 hingga 5 Maret 2019, telah mencapai Rp37,82 triliun untuk 588.268 unit rumah.

“Terdapat lima Provinsi terbesar yang menyerap KPR FLPP, yakni Jawa Barat sebesar Rp12,81 triliun, diikuti Banten sebesar Rp3,42 triliun, Jawa Timur sebesar Rp1,88 triliun, Kalimantan Selatan sebesar Rp2,17 triliun, dan Sumatera Utara sebesar Rp1,85 triliun,” tutupnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda