Inilah Tiga Kendala Perumahan Rakyat Versi Presiden Jokowi

Menurut Jokowi, pemerintah memberi subsidi lewat FLPP dan SSB masing-masing 7%, sehingga MBR hanya perlu membayar bunga KPR 4% - 5%.

joko widodo - IPEX 2017 - opening - rumahhokie - anto erawan - dok
Pemerintah mulai 2015 hingga 2019 mengelontorkan subsidi sebesar Rp74 triliun untuk sektor perumahan (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Sejak menginisiasi Program Sejuta Rumah, April 2015 lalu, Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dinilai dapat mempermudah dan mempercepat proses penyerapan rumah, terutama hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Saat ini, backlog perumahan masih 11,4 juta. Untuk mengurangi jumlah tersebut pemerintah mulai 2015 hingga 2019 mengelontorkan subsidi sebesar Rp74 triliun. Angka ini meloncat tinggi dari tahun-tahun sebelumnya,” papar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, saat membuka ajang Indonesia Properti Expo (IPEX) 2017, Jumat (11/8/2017).

Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan 8.700 Rumah Pekerja dengan Uang Muka Rp1 Jutaan

Menurutnya, pemerintah memberi subsidi lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) masing-masing sebesar 7%. Dengan demikian, konsumen hanya perlu membayar bunga KPR (kredit pemilikan rumah) sebesar 4% – 5%.

Lebih lanjut, Jokowi  menuturkan, ada tiga problem yang dihadapi sektor perumahan rakyat di Tanah Air:

1. Perizinan
Jokowi mengatakan, perizinan adalah masalah klasik yang harus diselesaikan. Dan peraturan-peraturan yang njelimet harus dihilangkan.

“Saya akan mengecek ke REI (Real Estat Indonesia) untuk melihat pemerintah daerah mana yang masih mempersulit perizinan,” katanya.

Mengacu pada Pemkot Pontianak yang bisa menerbitkan izin hanya 6,5 jam, Jokowi mengatakan perizinan dalam hitungan hari atau minggu itu sudah kuno.

Baca Juga: Pengembang Keluhkan Sejumlah Hal Terkait Rumah Subsidi

“Kenapa harus banyak perizinan? sebaiknya perizinan-perizinan itu digabungkan sehingga jumlahnya bisa dikurangi. Negara yang cepat yang akan menang, daerah yang cepat yang akan menang,” tukas Jokowi yang mengungkapkan pihaknya telah berhasil memangkas 50% perizinan lewat dalam Paket Kebijakan Ekonomi XIII.

2. Terbatasnya Lahan
Lahan merupakan masalah perumahan yang selanjutnya. Problemnya adalah penduduk bertambah tetapi jumlah lahan tetap.

Selain itu, papar Jokowi, Indonesia belum memiliki aturan mengenai landbank. Dia juga meminta setiap daerah menyiapkan landbank, yang diperuntukkan terutama untuk perumahan MBR.

Baca Juga: Apa Sebab Pengembang Enggan Membangun Rusunami?

“Jangan sampai tanah-tanah tersebut dikuasai spekulan atau mafia tanah, sehingga harganya melambung tinggi,” ujarnya.

3. Perencanaan Tata Ruang
Di tengah semangat pemerintah membangun infrastruktur secara masif di seluruh Indonesia, ternyata hal tersebut dinilai Presiden Joko Widodo belum terintegrasi sepenuhnya dengan perumahan, lantaran tak ada perencanaan tata ruang yang terintegrasi.

“Saat ini belum ada integrasi perumahan dengan fasilitas publik. Jadi, masih ada perumahan yang susah mendapat alokasi air bersih atau tidak terintegrasi dengan transportasi umum,” jelasnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda