Ironis, Secara De Facto Negara Tidak Punya Tanah!

Sofyan Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN mengakui bahwa negara memang tidak mempunyai lahan, sehingga sulit untuk menyediakan rumah bagi MBR.

lahan-tanah-rumah-MBR-subsidi-kemenpupr-rumahhokie-dok-1216

RumahHokie.com (Jakarta) – Sejak dibesut pemerintah April 2015 lalu, Program Sejuta Rumah belum juga mencapai target. Hal yang dianggap sebagai biang keladi adalah harga tanah yang tak terkontrol dan terlalu mahal, sehingga tak dapat dibangun rumah subsidi yang plafon harganya telah ditentukan.

Menanggapi hal ini, Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakui bahwa negara memang tidak mempunyai lahan, sehingga sulit untuk menyediakan rumah bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).

“Idealnya, seluruh bumi dan air dikuasai negara, tetapi realitasnya negara tak punya tanah. Selama ini, kita tidak memedulikan ketersediaan lahan untuk kepentingan MBR. Land bank selama ini milik swasta, sementara pemerintah cuma memiliki Perumnas yang punya land bank terbatas,” tutur Sofyan saat berbicara dalam acara Musyawarah Nasional XV Real Estat Indonesia (REI) beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Tawarkan 7 Pilar, Soelaeman Soemawinata Pimpin REI 2016 – 2019

Dia mencontohkan, TNI yang bertugas mempertahankan negara hanya memiliki lahan 3.200 hektar. Itu pun sebanyak 70% di antaranya dalam kasus sengketa. Sementara, pengembang ada yang menguasai lahan 500.000 hektar, bahkan lebih.

Lantas, apa yang salah? Dari zaman Belanda sampai tahun 1960, semua tanah yang tak ada hak di atasnya menjadi milik negara. Di negara-negara kerajaan menjadi tanah raja dengan nama royal land, crown land, atau sultan ground.

“Setelah 1960, aturan tersebut dihilangkan, tetapi tidak dibuat aturan baru. Jadi, secara konstitusi tanah milik negara, tetapi secara de facto negara tidak punya tanah—yang dapat digunakan untuk membangun rumah MBR, kawasan industri, pelabuhan, dan kepentingan umum lain,” tuturnya.

Untuk itu, lanjutnya, keberadaan bank tanah menjadi penting. Dan itu akan dilakukan Pemerintah saat ini.

Baca Juga: Awal 2017, Peraturan Pemerintah tentang Bank Tanah Terbit

Dia berharap beberapa bulan ke depan regulasinya akan keluar, sehingga di masa depan pengembang tak perlu repot mencari lahan untuk rumah MBR, karena pemerintah telah menyediakan lahan tersebut dengan harga terkontrol.

2025, Semua Tanah Sudah Punya Sertifikat
pada kesempatan yang sama, Sofyan menyatakan keinginannya untuk membuat kantor BPN jadi lebih profesional, dimana semua hak cepat diselesaikan dan sengketa tanah dapat diselesaikan.

Mafia tanah juga harus diberantas, tukasnya. Dokumen-dokumen tanah palsu harus dimusnahkan dan orang yang membawa/menyimpan dokumen palsu harus dipidanakan.

“Hal itu diharapkan akan menutup pintu bagi mafia tanah. Sebab, mafia tanah bermacam-macam, ada yang berdasi, berpeci, bahkan ada juga yang berseragam BPN,” ujarnya.

Soal sertifikat, Sofyan memiliki target tahun ini BPN menerbitkan 1 juta sertifikat, 2017 sebanyak 5 juta sertifikat, 2018 sebanyak 7 juta sertifikat, dan 2019 sebanyak 8 juta sertifikat.

“Mulai 2020, setiap tahun BPN akan menerbitkan 5 juta sertifikat, sehingga target kami di 2025 seluruh tanah di Republik Indonesia sudah terdaftar semuanya,” paparnya.

Anto Erawan

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda